Investor Tiongkok siap investasi dana 120 Triliun untuk JSS

[SERANG] Investor Tiongkok telah menyatakan kesiapannya untuk menginvestasikan dana mencapai  Rp 120 triliun untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Kepastian rencana ini diperoleh setelah Gubernur Banten melakukan kunjungan ke Tiongkok, Hong Kong, dan Korea  mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.
“Pembangunan JSS akan segera terwujud, setelah adanya investor dari Tiongkok,” ujar Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah seusai membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, Senin (2/4).
Menurut Atut, selain membangun JSS, Tiongkok juga akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik biji besi sebagai penunjang untuk kebutuhan produksi baja hingga Rp110 triliun. Untuk pembangunan pabrik biji besi ini, Tiongkok  akan bekerja sama dengan PT Krakatau Steel.
“Bukan hanya Tiongkok, Korea juga akan menginvestasikan dananya untuk pembangunan pabrik kimia Rp 50 triliun di Banten,” jelasnya.  
Selain itu, dari hasil kunjungan ke tiga negara itu, kata Atut, nilai investasi keseluruhan yang akan ditanamkan di Indonesia sebesar US $ 17,6 miliar. Dari jumlah itu, khusus investasi yang akan ditanamkan di Provinsi Banten sebesar US $ 13,1 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi  dan Informatika Banten Husni Hasan mengatakan, Banten telah mengkaji dua titik untuk pembangunan jalan tol di Banten. 
Kedua titik jalan tersebut di antaranya jalan tol  penghubung JSS yakni Tol Cilegon atau Serang – Labuan – JSS. “Untuk Detail Engineering Design (DED) jalan tol, tengah dikaji oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten,” kata dia.
Untuk diketahui, dalam perencanaan  peletakan batu pertama untuk JSS diharapkan bisa dilakukan pada 2014. Jembatan yang akan dibangun itu akan memiliki total panjang 29 km dengan lebar 60 meter. J
SS ini akan menggunakan 2 x 2 lajur jalan mobil, double track KA di tengah, dan 2x1 jalur jalan motor. Pembangunan  JSS itu juga akan melintasi 3 pulau, yaitu Pulau Prajurit, Pulau Sanghiyang dan Pulau Ular. JSS terdiri dari 2 jembatan gantung berbentang ultra panjang, yakni 3,5 km dan 7 km, serta tiga jembatan konvensional berbentang 6 - 7,5 km. [149]

sumber

Read More

Memupuk Kepedulian Antarsesama

oleh Haryono Suyono

 

Bulan April dikenal sebagai salah satu simbol kebangkitan kaum perempuan karena bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April. Kita patut bersyukur bahwa banyak sekali penerus Kartini yang sangat peduli terhadap perkembangan anak bangsa. Mereka aktif dalam sosialisasi dan pembentukan pos pemberdayaan keluarga (posdaya) di seluruh Indonesia.

Dari kawasan timur sampai ke barat muncul tokoh-tokoh muda dinamis, seperti Ibu Dr Sudarti MKes dari Jember, Ibu Dr Mufidah Ch (Malang), Ibu Hj Prantasi Harmi Tjahjanti SSi MSi (Sidoarjo), Ibu Dra Rita Yuliastuti MSi (Tuban), Ibu Djuwartini SKM MM (Surabaya), Ibu Dra Sri Murtiningsih MS, Ibu Dra Wien Sukarsi dan Ibu Dra Eko Heri Widiastuti M Hum (Semarang), Ibu Dra Mamik Indaryani MS (Kudus), Ibu Dra Atiek Prihadi MSi dan Ibu Dra Yuni Pratiwi MM (Yogyakarta), Ibu Hj Badingah SSos (Gunungkidul), Ibu Dra Sri Harmintati MSi (Kulonprogo), Ibu Dra Katiyah MSi (Bandung), Ibu Dr Ir Illah Saillah MS dan Ibu Dr Ir Panca Dewi Manuhara MS (Bogor), Ibu Ir Zasmeli MP (Padang), dan Ibu Ir Dwi Listyawardani MSc (Pontianak), dan masih banyak lagi, tersebar di kota-kota dan di desadesa Indonesia.

Mereka umumnya datang dari kalangan perguruan tinggi (PT). Di samping itu, banyak lagi ibu-ibu lain dari pedesaan yang tingkat pendidikannya tidak selalu dari PT tetapi semangat dan dedikasinya sungguh luar biasa.

Sebagai contoh, dua ibu asal Gungungkidul, yang namanya tetap dipertahankan dengan akhiran 'yem', yang menandakan nama asli dari desa. Kedua ibu itu dengan bangga menyatakan tidak ingin merubah nama mereka agar berciri perkotaan, meski dedikasinya sungguh luar biasa. Ibu-ibu tersebut menyatakan telah lebih dari 20 tahun menjadi kader pembangunan di pedesaan. Mereka telah ikut aktif dalam gerakan KB di desanya, mendirikan Pos KB Desa, aktif dalam UPPKS di pedesaan dan sekarang sedang merintis pengembangan posdaya yang diyakininya merupakan pos pemberdayaan yang lengkap untuk mengantar keluarga desa menjadi sejahtera dan mandiri.

Perempuan-perempuan muda dari kalangan PT, atau perempuan yang barasal dari kota dan desa yang peduli terhadap anak bangsa itu yakin bahwa posdaya merupakan wahana untuk menyegarkan kembali modal sosial kebersamaan dan gotong royong. Sikap mental seseorang ini sedang terkoyak oleh arus modernisasi yang mengalir secara dahsyat di banyak negara berkembang.

Mereka yakin bahwa melalui silaturahmi dan pendekatan kebersamaan yang dipupuk secara tekun, posdaya bisa menjadi wahana untuk membangkitkan upaya pengentasan kemiskinan. Para anggota posdaya bisa diajak memberikan perhatian kepada sesama anak bangsa yang terpuruk dengan memunculkan upaya pengentasan kemiskinan secara sistematis, dan diolah dengan penuh kasih sayang saling bertanggung jawab.

Perhatian tokoh-tokoh muda perempuan yang penuh kasih sayang ini kadang melebihi kehadiran pemimpin formal yang datang membawa proyek besar dan secara 'paksa' sering menekan keluarga-keluarga pedesaan agar 'nurut' karena tekanan target yang harus segera diselesaikan. Pemimpin perempuan peduli itu tidak diburu target tetapi datang dengan uluran tangan pemberdayaan untuk mendorong kemajuan lokal yang lebih lestari.

Kahadiran tokoh-tokoh perempuan itu sekaligus membuktikan bahwa cita-cita Ibu Kartini bisa dilaksanakan melalui gerakan masyarakat yang dipimpin oleh kaum perempuan, bukan lagi monopoli kaum lelaki pada tingkat tinggi atau pada akar rumput. Hari-hari ini makin banyak calon pemimpin perempuan aktif bergerak pada akar rumput yang mempunyai gagasan dan ketrampilan gemilang tetapi belum tampil ke permukaan karena merasa belum menemukan atau belum berada pada posisi yang menguntungkan.

Ada juga beberapa pribadi yang berani mengambil prakarsa. Bulan lalu, dalam rangka pengembangan posdaya, berturut-turut Srikandi di tingkat pimpinan daerah, Bupati Gunung Kidul Ibu Hj Badinah SSos, dan Gubernur Banten, Ibu Hj Ratu Atut Chosiyah SE mengukuhkan daerahnya sebagai daerah pengembangan keluarga sejahtera yang mandiri melalui pembentukan Posdaya di seluruh desa dan pedukuhan di daerahnya.

Deklarasi itu diikuti pelatihan untuk seluruh jajaran SKPD serta perguruan tinggi di daerahnya. SKPD diharapkan memfasilitasi upaya pengembangan posdaya sebagai wahana untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan PT diharapkan bisa memberikan dukungan pengiriman tenaga mahasiswa semester ke-7 dan ke-8 dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya di desa dan pedukuhan.

Dalam KKN Tematik Posdaya, para mahasiswa terjun mendampingi para pemimpin formal dan seluruh kekuatan pembangunan di setiap desa seperti alim ulama, para sesepuh dan panutan lainnya dalam mempersatukan diri lewat kebersamaan, saling peduli dan mau berbagi kepada sesamanya. Mereka diajak bekerja sama dan mengolah kekuatan dan bahan baku lokal menjadi pendukung upaya bersama untuk mengatasi kemiskinan di desanya.

Ada beberapa gagasan yang muncul dalam masyarakat yang cukup menarik dan menantang. Salah satu gagasannya adalah memberi tanggung jawab kepada keluarga mampu, utamanya yang mempunyai usaha ekonomi, untuk menjadi keluarga angkat dari anggota keluarga miskin yang ada di desanya.

Melalui sistem keluarga angkat tersebut, keluarga miskin dilatih disiplin untuk bekerja keras sebagai magang dalam usaha keluarganya. Keluarga kaya lain, yang tidak mempunyai usaha, menyumbang modal atau membantu mencicil pinjaman yang diambil keluarga miskin dari bank setempat. Dengan dukungan cicilan itu, keluarga miskin dapat didampingi secara terus menerus oleh keluarga mampu dalam mengembangkan usaha, karena secara sungguh-sungguh keluarga miskin diambil menjadi anak angkat untuk bekerja dalam usaha yang dilakukan oleh keluarga yang lebih mampu. ***  

Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri.

 

suarakarya

as

Read More

Minapolitan Akan Percepat Kesejahteraan Nelayan

SERANG-Sedia payung sebelum hujan. Ungkapan itu sepertinya pas menggambarkan program Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

''Ibu berusaha menghidupkan potensi ekonomi laut dan pesisir seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, pariwisata dan sektor turunan lainnya,'' tutur Atut seraya menambahkan tahun depan dirinya akan menggenjot program nasional Kawasan Minapolitan pesisir Banten, dari Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang sampai Sawarna di Kabupaten Lebak.
Tahun ini Ratu Atut telah menetapkan lokasi-lokasi pengembangan kawasan perikanan terpadu yang disebut "Minapolitan Banten", berdasarkan potensinya masing-masing. Lima kawasan tersebut meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dan kawasan budidaya rumput laut Pontang (Kota Serang), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan (Kab. Pandeglang), kawasan budidaya kerang Panimbang dan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Binuangeun.
''Lokasi itu merupakan sentra pengembangan perikanan yang diprioritaskan. Mulai 2012 empat kawasan pelabuhan perikanan tersebut akan menjadi kawasan Minapolitan Banten untuk jenis perikanan tangkap. Di samping itu, juga akan dikembangkan perikanan budidaya di wilayah pesisir,'' tambah Atut.
Atut meyakini, strategi ini tidak hanya akan memacu kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, tetapi juga akan mempercepat laju pembangunan dan pemerataan perekonomian Banten.

Kondisi geografis suatu daerah mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan. Daerah yang berada di wilayah strategis sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Provinsi Banten yang secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Bagian utara meliputi Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Cilegon. Sedangkan bagian selatan meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.
Daerah bagian utara relatif lebih maju dibanding daerah selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB 2009 di Kabupaten Pandeglang dan Lebak bagian selatan masing-masing mencapai Rp 3,9 miliar dan Rp3,8 miliar. Sedangkan bagian utara seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mencapai Rp. 17 miliar dan Rp. 27 miliar. Padahal, Kabupaten Lebak dan Pandeglang luasnya 63,89 persen dari luas Banten. Sementara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang hanya 12.06 persen luas Banten.
Kondisi tersebut disebabkan oleh geografi-strategis daerah bagian utara yang sangat dekat dengan kota metropolis DKI Jakarta. Posisi Tangerang dan Kota Tangerang sebelah utara merupakan hinterland bagi DKI Jakarta. Tangerang lebih melayani Jakarta dibandingkan wilayah selatan. Sebaliknya, bagian selatan seolah menjadi daerah yang berdiri sendiri. Di samping itu, kawasan bagian utara merupakan spill over (tumpahan) pembangunan di DKI Jakarta. Bisa dilihat misalnya, Kota Tangsel yang relatif baru sudah memiliki indikator pembangunan sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel sudah mencapai 75,1 dan pendapatan per kapita Rp8.459 juta lebih.
''Ketimpangan itulah yang menjadi perhatian ibu untuk segera diatasi. Tentu saja, melalui strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah pesisir. Konsep utamanya adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan keterpaduan lintas sektor untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan prinsipnya adalah pengembangan kewilayahan yang efektif, efisien disertai dukungan lintas sektor,'' urai Atut.
Anggaran sektoral pada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Banten akan difokuskan untuk memberikan input produksi serta sarana dan prasarana pokok. Sedangkan yang lintas sektoral berupa penyediaan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi serta dukungan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar yang dimiliki akan difokuskan pada lokasi "Minapolitan Banten".
Proyek pengembangan kawasan "Minapolitan Banten" ditargetkan akan menjadi pilot project bagi sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir lainnya di Banten, serta bagi daerah lainnya di Indonesia.
Karena itu, proyek ini perlu dikawal oleh seluruh elemen masyarakat agar berhasil. Pengembangan kawasan minapolitan harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan sungguh-sungguh di masing-masing daerah. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi. (BB)

Read More

Ratu Atut Hadiri Acara SBY dengan Pengusaha Korsel

Seoul, Korsel: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan Bisnis Forum Indonesia-Korea Selatan di Ruang Diamond, Hotel Renaissance, Seoul, Rabu (28/3) pagi. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Korea Selatan tersebut dihadiri sekitar 200 pengusaha dari Korsel dan Indonesia. Hadir pada acara tersebut antara lain, Menlu Marty Natalegawa, Mendag Gita Wirjawan, Menperin MS Hidayat, Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Ketua Kamar Dagang Korsel Sohn Kyung-shik menjelaskan bahwa kerja sama Korsel-Indonesia di bidang investasi sangat aktif. "Sampai saat ini investasi Korea di Indonesia mencapai 9,3 miliar dollar AS dan sekitar 1.500 perusahaan Korea telah masuk dan beraktivitas secara aktif di Indonesia. Baru-baru ini sedang dilaksanakan pembangunan pabrik baja terintegrasi, pembangunan pabrik ban, dan proyek kerja sama besar di bidang sirkulasi pasar," kata Sohn Kyung-shik.

"Para pengusaha Korea akan mempelajari tentang ekonomi dan investasi Indonesia dan menengok kemungkinan untuk melakukan kerja sama dalam forum bisnis ini. Pengusaha dari kedua negara akan terus berusaha sebaik-baiknya agar apa yang dibicarakan dalam forum bisnis hari ini dapat terlaksana secara riil," Sohn Kyung-shik menerangkan.

Untuk itu Sohn Kyung-shik meminta pemerintah kedua negara agar turut mendukung dan menaruh minat pada usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini agar dapat mencapai hasilnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistyo menyampaikan, Indonesia dan Korsel mempunya sejarah hubungan diplomatik dan hubungan bisnis yang sangat panjang yang merefleksikan dinamisnya kedua negara. "Pemerintah Indonesia secara aktif membantu meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk mendukung negosiasi kemitraan ekonomi komprehensif," ujar Suryo Bambang Sulistyo.

"Pagi ini kita akan membicarakan kebutuhan bagi dunia usaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan keinginan untuk menegaskan pentingnya pertumbuhan inklusif ketika kita bergerak maju. Ini berarti memastikan usaha kecil dan menengah dapat berpartisipasi dan masuk dalam pertumbuhan ekonomi kita," tambahnya.
"Saya yakin Presiden Yudhoyono dan para menteri juga memiliki sudut pandang yang sama, demikian juga dengan rekan-rekan dari Korea Selatan. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk semakin meningkatkan hubungan kerja sama ini," Bambang Sulistyo menambahkan.

Dalam sambutannya, Presiden SBY mengundang para pengusaha untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. "Kami pastikan akan memfasilitasi partisipasi anda pada perekonomian Indonesia. Kami juga akan melipatgandakan usaha untuk menyediakan iklim investasi yang bersahabat," tegas Presiden SBY.
(osa/yun)

Read More

8 Kepala Daerah di Banten Tandatangani Pakta Integritas Tolak KKN

Jakarta - Sebanyak delapan  kepala daerah di Banten, ditambah Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno,  menandatangani  pakta integritas untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan di Pendopo Kantor  Gubernur Banten, Selasa (20/3/).
Kepala daerah yang menandatangani pakta integritas itu antara lain Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakilnya Heriani, Bupati  Serang Taufik Nuriman dan Wakilnya Ratu Tatu Chasanah, Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan Wakilnya Edi Ariadi dan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Sedangkan untuk tiga daerah lainya hanya dilakukan oleh wakilnya, yaitu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wakil Wali Kota  Serang Nana Suryana.
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, pentingnya penerapan pakta integritas ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan Inpres Nomor 17 tahun 2011.
"Dengan terbitnya Inpres tersebut penerapan pakta integritas tidak lagi merupakan program sukarela melainkan menjadi kewajiban bagi setiap aparat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Herry Yana Sutisna dalam sambutanya, di Pendopo Kantor Gubernur Banten.
Menurut Herry Yana Sutisna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menyusun nota kesepahaman dalam rangka penerapan dan evaluasi pakta integrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah ini, sebagai tindakan konkrit penandatanganan dokumen pakta integritas yang telah dilakukan di setiap daerah.
"Hal ini kami lakukan karena hasil monitoring di lapangan penandatanganan fakta integritas ini hanya sebagai seremonial saja," katanya. 
Sementara itu, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, sangat menyambut baik penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. [149]

 

SP

Read More

Tingkatkan Hubungan Ekonomi, Indonesia-Cina Bentuk Komisi Bersama

BEIJING –- Pemerintah Indonesia dan Cina bersepakat untuk membentuk komisi bersama. Hal itu untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.
“Komisi ini langsung melapor ke Presiden jika di Indonesia. Sedangkan jika di Cina melapor langsung ke Presiden dan Perdana Menteri,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dilaporkan wartawan Republika, Nasihin Masha dari Beijing, Cina, Sabtu (24/3).
Di hari terakhir kunjungannya ke Cina, Presiden mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan poin-poin penting hasil pertemuannya dengan para pemimpin Cina. Presiden mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Hu Jintao, PM Cina Wen Jiabao, dan Ketua Polit Biro Partai Komunis Cina Li Changchun.
Dalam lawatannya ini, Presiden didampingi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Mendikbud M Nuh, Menpora Andi A Mallarangeng, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Selain itu, turut pula empat anggota parlemen dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Juga ikut pula Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Selain itu, para pengusaha Indonesia juga dihadirkan untuk dipertemukan dengan pengusaha Cina. Para pengusaha itu berhasil melakukan 15 penandatangan kerja sama, sedangkan pemerintah menandatangani enam kesepakatan.
Adapun komisi-komisi itu, kata Presiden, di antaranya Komisi Perdagangan dan Investasi, Komisi Pertanian, Komisi Pariwisata, Komisi Energi, dan Komisi Pertahanan. Pembentukan komisi-komisi tersebut bertujuan untuk melancarkan hubungan kedua negara. “Sehingga makin efektif dan fokus,” katanya.
Sejak 2005, kata SBY, Indonesia menetapkan Cina menjadi mitra strategis. Hal itu dilakukan ketika Hu Jintao melakukan kunjungan ke Indonesia. Sejak itu, hubungan Indonesia dan Cina meningkat di segala bidang. Presiden juga menjelaskan, saat ini Indonesia telah menetapkan 14 negara sebagai mitra strategis. Di antaranya, Korea Selatan, Jepang, India, Brasil, Australia, Amerika Serikat, Rusia, dan Afrika Selatan.
“Kemitraan strategis itu kemitraan yang komprehensif untuk kepentingan nasional,” katanya.
Lebih lanjut SBY menjelaskan bahwa Indonesia harus pandai menangkap dan mencari peluang. Cina bersama India dan Indonesia adalah tiga negara yang tetap mencapai pertumbuhan yang tinggi  dan konsisten selama krisis 2008. Cina merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia.

Sedangkan Indonesia terkuat di Asia Tenggara dan keenam belas di dunia. Dengan saling bersinergi di antara kedua negara maka diharapkan akan saling menguntungkan kedua negara bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan kerja sama ekonomi karena bisa memberi manfaat riil.
Karena di saat krisis yang lalu, kata Presiden, justeru kedua negara mengalami peningkatan volume perdagangan. Sedangkan di bidang investasi, katanya, walau berkembang tapi belum sesuai potensi. Di bidanfg energi, katanya, perlu frame work yang baru dengan mengutamakan kepentingan dalam negeri. Sedangkan untuk bidang hukum, politik, dan pertahanan juga terus berkembang. “We are on the right track,” katanya.
Presiden mengakui ada hal-hal yang kemudian menimbulkan “kegaduhan”. Untuk itu, ia menyelesaikannya satu demi satu untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Di antaranya ia menyampaikan langsung soal kesulitan Bank Mandiri untuk membuka cabang di Shanghai. Ada masalah yang tersisa dari pembangunan pembangkit listrik. Juga menyangkut kasus gas di Tangguh. “Semua sepakat untuk duduk bersama untuk mencapai solusi yang diterima bersama,” katanya.

http://www.republika.co.id//berita/nasional/umum/12/03/24/m1dwpv-tingkatkan-hubungan-ekonomi-indonesiacina-bentuk-komisi-bersama

Read More

Ada Dua Sisi Investasi di Banten

Serang- Saat ini, Indonesia menghadapi pasar bebas Asia Fasifik. Dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta, Indonesia menjadi pasar tersendiri. Kalau tidak dilindungi, produk dalam negeri, atau melindungi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi akan menjadi kurang bagus. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Nurul Mutaqin, kepada koranbanten.com, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

“Untuk kebutuhan masyarakat Indonesia atau masyarakat Provinsi Banten harus dipenuhi dengan produk kita sendiri atau produk dalam Negeri. Jadi produk impor kita coba investornya untuk investasi di Indonesia. Itu kebijakan secara umum,” ujar Nurul.

Menurut Nurul, Banten juga memiliki potensi di bidang pertanian. Investasi di bidang pertanian ini bagaimana memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Investasinya adalah masyarakat itu sendiri. Karena jumlah tabungan masyarakat Provinsi Banten berbanding dengan jumlah uang yang dikreditkan kembali kepada masyarakat masih ada sekitar 13.000 per tahun,” ujarnya.

Upaya ini, kata Nurul, untuk memperkuat reinvestmen (investasi lokal-red). Ini juga berkaitan tentang sektor lumpur hijau (pertanian), kemudian perikanan, perkebunan.

“Kita akan perkuat dengan pembiayaan investasi dari lembaga keuangan. Kita arahkan agar investasi lembaga keuangan ini mau menyentuh dunia usaha pertanian,” kata Nurul.

Di satu sisi, kata Nurul, pertanian masyarakat, khususnya petani kecil tidak mempunyai jaminan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten akan membuat lembaga penjamin kredit daerah. Upaya ini dilakukan untuk memfasilitasi kesulitan kolektoral jaminan di masyarakat supaya menjadi bankable.

“Banten bukan hanya layak ekonomi saja. Bankable (kelayakan bank) adalah kelayakan ekonomi, dan resiko bank. Jadi ada dua sisi investasi. Di sektor manufaktur, kita juga berupaya menarik investor guna memperkuat komoditas produksi dalam negeri khususnya di Provinsi Banten,” terangnya.

Menurut Nurul, Banten memiliki keuntungan karena terdapat industri dari hulu sampai ke hilir. Hulunya yaitu keberadaan PT. Chandra Asri. Dengan adanya industri hlu ini, maka lebih mudah menarik investasinya. Karena sektor antara dari hulu ke hilir ini industrinya banyak sekali.

“Sekitar 50%, produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu dimulai dari petrokimia. Kendaraan yang kita pakai, kursi-kursi, meja, dan hampir dimulai dari ujungnya industri petrokimia. Bisa ratusan, bahkan ribuan komunitas investasi yang bisa ditarik. Terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itukan investasi ekspor impor,” jelasnya.

Menurut Nurul, investasi berkaitan juga dengan daya saing daerah. Daya saing daerah itu adalah kemampuan untuk menarik investor. Daya tariknya yang pertama lokasi harus strategis. Namun strategis saja tidak cukup.

“Harus ada persiapan infrastruktur guna mendukung keberadaan kawasan industri. Misalnya, pembangunan akses jalan. Infrastruktur itu menjadi keharusan. Kedua adalah pemberian insentif. Kita usulkan insentif dengan melakukan reduksi pajak (pengurangan pajak). Karena pajak itu salah satu faktor produksi,” ujarnya.

Saat ini, kata Nurul, Banten sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu di daerah Tanjung Lesung. KEK ini untuk menarik investasi di bidang Pariwisata.

“Untuk menyosong KEK, akan disiapkan bandara, jalan tol, dan sarana infrastruktur lainnya. Namun insentif pajaknya belum ditentukan. Promosi pengembangannya dilakukan oleh pihak pengembang. Mereka sudah memasarkan ke berbagai negara diantaranya Arab, Dubai, dan lainnya,” ujarnya. @HEMI/MANSAR

Read More