Minapolitan Akan Percepat Kesejahteraan Nelayan

SERANG-Sedia payung sebelum hujan. Ungkapan itu sepertinya pas menggambarkan program Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

''Ibu berusaha menghidupkan potensi ekonomi laut dan pesisir seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, pariwisata dan sektor turunan lainnya,'' tutur Atut seraya menambahkan tahun depan dirinya akan menggenjot program nasional Kawasan Minapolitan pesisir Banten, dari Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang sampai Sawarna di Kabupaten Lebak.
Tahun ini Ratu Atut telah menetapkan lokasi-lokasi pengembangan kawasan perikanan terpadu yang disebut "Minapolitan Banten", berdasarkan potensinya masing-masing. Lima kawasan tersebut meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dan kawasan budidaya rumput laut Pontang (Kota Serang), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan (Kab. Pandeglang), kawasan budidaya kerang Panimbang dan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Binuangeun.
''Lokasi itu merupakan sentra pengembangan perikanan yang diprioritaskan. Mulai 2012 empat kawasan pelabuhan perikanan tersebut akan menjadi kawasan Minapolitan Banten untuk jenis perikanan tangkap. Di samping itu, juga akan dikembangkan perikanan budidaya di wilayah pesisir,'' tambah Atut.
Atut meyakini, strategi ini tidak hanya akan memacu kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, tetapi juga akan mempercepat laju pembangunan dan pemerataan perekonomian Banten.

Kondisi geografis suatu daerah mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan. Daerah yang berada di wilayah strategis sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Provinsi Banten yang secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Bagian utara meliputi Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Cilegon. Sedangkan bagian selatan meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.
Daerah bagian utara relatif lebih maju dibanding daerah selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB 2009 di Kabupaten Pandeglang dan Lebak bagian selatan masing-masing mencapai Rp 3,9 miliar dan Rp3,8 miliar. Sedangkan bagian utara seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mencapai Rp. 17 miliar dan Rp. 27 miliar. Padahal, Kabupaten Lebak dan Pandeglang luasnya 63,89 persen dari luas Banten. Sementara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang hanya 12.06 persen luas Banten.
Kondisi tersebut disebabkan oleh geografi-strategis daerah bagian utara yang sangat dekat dengan kota metropolis DKI Jakarta. Posisi Tangerang dan Kota Tangerang sebelah utara merupakan hinterland bagi DKI Jakarta. Tangerang lebih melayani Jakarta dibandingkan wilayah selatan. Sebaliknya, bagian selatan seolah menjadi daerah yang berdiri sendiri. Di samping itu, kawasan bagian utara merupakan spill over (tumpahan) pembangunan di DKI Jakarta. Bisa dilihat misalnya, Kota Tangsel yang relatif baru sudah memiliki indikator pembangunan sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel sudah mencapai 75,1 dan pendapatan per kapita Rp8.459 juta lebih.
''Ketimpangan itulah yang menjadi perhatian ibu untuk segera diatasi. Tentu saja, melalui strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah pesisir. Konsep utamanya adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan keterpaduan lintas sektor untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan prinsipnya adalah pengembangan kewilayahan yang efektif, efisien disertai dukungan lintas sektor,'' urai Atut.
Anggaran sektoral pada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Banten akan difokuskan untuk memberikan input produksi serta sarana dan prasarana pokok. Sedangkan yang lintas sektoral berupa penyediaan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi serta dukungan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar yang dimiliki akan difokuskan pada lokasi "Minapolitan Banten".
Proyek pengembangan kawasan "Minapolitan Banten" ditargetkan akan menjadi pilot project bagi sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir lainnya di Banten, serta bagi daerah lainnya di Indonesia.
Karena itu, proyek ini perlu dikawal oleh seluruh elemen masyarakat agar berhasil. Pengembangan kawasan minapolitan harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan sungguh-sungguh di masing-masing daerah. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi. (BB)

Read More

Ratu Atut Hadiri Acara SBY dengan Pengusaha Korsel

Seoul, Korsel: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan Bisnis Forum Indonesia-Korea Selatan di Ruang Diamond, Hotel Renaissance, Seoul, Rabu (28/3) pagi. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Korea Selatan tersebut dihadiri sekitar 200 pengusaha dari Korsel dan Indonesia. Hadir pada acara tersebut antara lain, Menlu Marty Natalegawa, Mendag Gita Wirjawan, Menperin MS Hidayat, Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Ketua Kamar Dagang Korsel Sohn Kyung-shik menjelaskan bahwa kerja sama Korsel-Indonesia di bidang investasi sangat aktif. "Sampai saat ini investasi Korea di Indonesia mencapai 9,3 miliar dollar AS dan sekitar 1.500 perusahaan Korea telah masuk dan beraktivitas secara aktif di Indonesia. Baru-baru ini sedang dilaksanakan pembangunan pabrik baja terintegrasi, pembangunan pabrik ban, dan proyek kerja sama besar di bidang sirkulasi pasar," kata Sohn Kyung-shik.

"Para pengusaha Korea akan mempelajari tentang ekonomi dan investasi Indonesia dan menengok kemungkinan untuk melakukan kerja sama dalam forum bisnis ini. Pengusaha dari kedua negara akan terus berusaha sebaik-baiknya agar apa yang dibicarakan dalam forum bisnis hari ini dapat terlaksana secara riil," Sohn Kyung-shik menerangkan.

Untuk itu Sohn Kyung-shik meminta pemerintah kedua negara agar turut mendukung dan menaruh minat pada usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini agar dapat mencapai hasilnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistyo menyampaikan, Indonesia dan Korsel mempunya sejarah hubungan diplomatik dan hubungan bisnis yang sangat panjang yang merefleksikan dinamisnya kedua negara. "Pemerintah Indonesia secara aktif membantu meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk mendukung negosiasi kemitraan ekonomi komprehensif," ujar Suryo Bambang Sulistyo.

"Pagi ini kita akan membicarakan kebutuhan bagi dunia usaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan keinginan untuk menegaskan pentingnya pertumbuhan inklusif ketika kita bergerak maju. Ini berarti memastikan usaha kecil dan menengah dapat berpartisipasi dan masuk dalam pertumbuhan ekonomi kita," tambahnya.
"Saya yakin Presiden Yudhoyono dan para menteri juga memiliki sudut pandang yang sama, demikian juga dengan rekan-rekan dari Korea Selatan. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk semakin meningkatkan hubungan kerja sama ini," Bambang Sulistyo menambahkan.

Dalam sambutannya, Presiden SBY mengundang para pengusaha untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. "Kami pastikan akan memfasilitasi partisipasi anda pada perekonomian Indonesia. Kami juga akan melipatgandakan usaha untuk menyediakan iklim investasi yang bersahabat," tegas Presiden SBY.
(osa/yun)

Read More

8 Kepala Daerah di Banten Tandatangani Pakta Integritas Tolak KKN

Jakarta - Sebanyak delapan  kepala daerah di Banten, ditambah Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno,  menandatangani  pakta integritas untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan di Pendopo Kantor  Gubernur Banten, Selasa (20/3/).
Kepala daerah yang menandatangani pakta integritas itu antara lain Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakilnya Heriani, Bupati  Serang Taufik Nuriman dan Wakilnya Ratu Tatu Chasanah, Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan Wakilnya Edi Ariadi dan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Sedangkan untuk tiga daerah lainya hanya dilakukan oleh wakilnya, yaitu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wakil Wali Kota  Serang Nana Suryana.
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, pentingnya penerapan pakta integritas ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan Inpres Nomor 17 tahun 2011.
"Dengan terbitnya Inpres tersebut penerapan pakta integritas tidak lagi merupakan program sukarela melainkan menjadi kewajiban bagi setiap aparat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Herry Yana Sutisna dalam sambutanya, di Pendopo Kantor Gubernur Banten.
Menurut Herry Yana Sutisna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menyusun nota kesepahaman dalam rangka penerapan dan evaluasi pakta integrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah ini, sebagai tindakan konkrit penandatanganan dokumen pakta integritas yang telah dilakukan di setiap daerah.
"Hal ini kami lakukan karena hasil monitoring di lapangan penandatanganan fakta integritas ini hanya sebagai seremonial saja," katanya. 
Sementara itu, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, sangat menyambut baik penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. [149]

 

SP

Read More

Tingkatkan Hubungan Ekonomi, Indonesia-Cina Bentuk Komisi Bersama

BEIJING –- Pemerintah Indonesia dan Cina bersepakat untuk membentuk komisi bersama. Hal itu untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.
“Komisi ini langsung melapor ke Presiden jika di Indonesia. Sedangkan jika di Cina melapor langsung ke Presiden dan Perdana Menteri,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dilaporkan wartawan Republika, Nasihin Masha dari Beijing, Cina, Sabtu (24/3).
Di hari terakhir kunjungannya ke Cina, Presiden mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan poin-poin penting hasil pertemuannya dengan para pemimpin Cina. Presiden mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Hu Jintao, PM Cina Wen Jiabao, dan Ketua Polit Biro Partai Komunis Cina Li Changchun.
Dalam lawatannya ini, Presiden didampingi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Mendikbud M Nuh, Menpora Andi A Mallarangeng, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Selain itu, turut pula empat anggota parlemen dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Juga ikut pula Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Selain itu, para pengusaha Indonesia juga dihadirkan untuk dipertemukan dengan pengusaha Cina. Para pengusaha itu berhasil melakukan 15 penandatangan kerja sama, sedangkan pemerintah menandatangani enam kesepakatan.
Adapun komisi-komisi itu, kata Presiden, di antaranya Komisi Perdagangan dan Investasi, Komisi Pertanian, Komisi Pariwisata, Komisi Energi, dan Komisi Pertahanan. Pembentukan komisi-komisi tersebut bertujuan untuk melancarkan hubungan kedua negara. “Sehingga makin efektif dan fokus,” katanya.
Sejak 2005, kata SBY, Indonesia menetapkan Cina menjadi mitra strategis. Hal itu dilakukan ketika Hu Jintao melakukan kunjungan ke Indonesia. Sejak itu, hubungan Indonesia dan Cina meningkat di segala bidang. Presiden juga menjelaskan, saat ini Indonesia telah menetapkan 14 negara sebagai mitra strategis. Di antaranya, Korea Selatan, Jepang, India, Brasil, Australia, Amerika Serikat, Rusia, dan Afrika Selatan.
“Kemitraan strategis itu kemitraan yang komprehensif untuk kepentingan nasional,” katanya.
Lebih lanjut SBY menjelaskan bahwa Indonesia harus pandai menangkap dan mencari peluang. Cina bersama India dan Indonesia adalah tiga negara yang tetap mencapai pertumbuhan yang tinggi  dan konsisten selama krisis 2008. Cina merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia.

Sedangkan Indonesia terkuat di Asia Tenggara dan keenam belas di dunia. Dengan saling bersinergi di antara kedua negara maka diharapkan akan saling menguntungkan kedua negara bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan kerja sama ekonomi karena bisa memberi manfaat riil.
Karena di saat krisis yang lalu, kata Presiden, justeru kedua negara mengalami peningkatan volume perdagangan. Sedangkan di bidang investasi, katanya, walau berkembang tapi belum sesuai potensi. Di bidanfg energi, katanya, perlu frame work yang baru dengan mengutamakan kepentingan dalam negeri. Sedangkan untuk bidang hukum, politik, dan pertahanan juga terus berkembang. “We are on the right track,” katanya.
Presiden mengakui ada hal-hal yang kemudian menimbulkan “kegaduhan”. Untuk itu, ia menyelesaikannya satu demi satu untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Di antaranya ia menyampaikan langsung soal kesulitan Bank Mandiri untuk membuka cabang di Shanghai. Ada masalah yang tersisa dari pembangunan pembangkit listrik. Juga menyangkut kasus gas di Tangguh. “Semua sepakat untuk duduk bersama untuk mencapai solusi yang diterima bersama,” katanya.

http://www.republika.co.id//berita/nasional/umum/12/03/24/m1dwpv-tingkatkan-hubungan-ekonomi-indonesiacina-bentuk-komisi-bersama

Read More

Ada Dua Sisi Investasi di Banten

Serang- Saat ini, Indonesia menghadapi pasar bebas Asia Fasifik. Dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta, Indonesia menjadi pasar tersendiri. Kalau tidak dilindungi, produk dalam negeri, atau melindungi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi akan menjadi kurang bagus. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Nurul Mutaqin, kepada koranbanten.com, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

“Untuk kebutuhan masyarakat Indonesia atau masyarakat Provinsi Banten harus dipenuhi dengan produk kita sendiri atau produk dalam Negeri. Jadi produk impor kita coba investornya untuk investasi di Indonesia. Itu kebijakan secara umum,” ujar Nurul.

Menurut Nurul, Banten juga memiliki potensi di bidang pertanian. Investasi di bidang pertanian ini bagaimana memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Investasinya adalah masyarakat itu sendiri. Karena jumlah tabungan masyarakat Provinsi Banten berbanding dengan jumlah uang yang dikreditkan kembali kepada masyarakat masih ada sekitar 13.000 per tahun,” ujarnya.

Upaya ini, kata Nurul, untuk memperkuat reinvestmen (investasi lokal-red). Ini juga berkaitan tentang sektor lumpur hijau (pertanian), kemudian perikanan, perkebunan.

“Kita akan perkuat dengan pembiayaan investasi dari lembaga keuangan. Kita arahkan agar investasi lembaga keuangan ini mau menyentuh dunia usaha pertanian,” kata Nurul.

Di satu sisi, kata Nurul, pertanian masyarakat, khususnya petani kecil tidak mempunyai jaminan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten akan membuat lembaga penjamin kredit daerah. Upaya ini dilakukan untuk memfasilitasi kesulitan kolektoral jaminan di masyarakat supaya menjadi bankable.

“Banten bukan hanya layak ekonomi saja. Bankable (kelayakan bank) adalah kelayakan ekonomi, dan resiko bank. Jadi ada dua sisi investasi. Di sektor manufaktur, kita juga berupaya menarik investor guna memperkuat komoditas produksi dalam negeri khususnya di Provinsi Banten,” terangnya.

Menurut Nurul, Banten memiliki keuntungan karena terdapat industri dari hulu sampai ke hilir. Hulunya yaitu keberadaan PT. Chandra Asri. Dengan adanya industri hlu ini, maka lebih mudah menarik investasinya. Karena sektor antara dari hulu ke hilir ini industrinya banyak sekali.

“Sekitar 50%, produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu dimulai dari petrokimia. Kendaraan yang kita pakai, kursi-kursi, meja, dan hampir dimulai dari ujungnya industri petrokimia. Bisa ratusan, bahkan ribuan komunitas investasi yang bisa ditarik. Terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itukan investasi ekspor impor,” jelasnya.

Menurut Nurul, investasi berkaitan juga dengan daya saing daerah. Daya saing daerah itu adalah kemampuan untuk menarik investor. Daya tariknya yang pertama lokasi harus strategis. Namun strategis saja tidak cukup.

“Harus ada persiapan infrastruktur guna mendukung keberadaan kawasan industri. Misalnya, pembangunan akses jalan. Infrastruktur itu menjadi keharusan. Kedua adalah pemberian insentif. Kita usulkan insentif dengan melakukan reduksi pajak (pengurangan pajak). Karena pajak itu salah satu faktor produksi,” ujarnya.

Saat ini, kata Nurul, Banten sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu di daerah Tanjung Lesung. KEK ini untuk menarik investasi di bidang Pariwisata.

“Untuk menyosong KEK, akan disiapkan bandara, jalan tol, dan sarana infrastruktur lainnya. Namun insentif pajaknya belum ditentukan. Promosi pengembangannya dilakukan oleh pihak pengembang. Mereka sudah memasarkan ke berbagai negara diantaranya Arab, Dubai, dan lainnya,” ujarnya. @HEMI/MANSAR

Read More

Bank BJB Buka "Waroeng bjb" Permudah Kredit UMKM

Banten - Bank Jabar Banten membuka unit pelayanan kredit fungsional yang berada di lingkungan sentra usaha atau lingkungan pasar di Banten dengan sebutan 'waroeng bjb'.
Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Bien Subiantoro di Serang, Senin, mengatakan keberadaan waroeng bjb di sentra usaha atau pusat niaga tersebut tujuannya untuk mendorong penyaluran dan mempermudah pelayanan kredit bagi pelaku UMKM.
Program tersebut sasarannya mencari segmen pasar kredit skala mikro dan kecil, baik perorangan maupun pelaku usaha dalam kelompok usaha yang memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit.
"Kemudahan dari program ini, pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor cabang bjb untuk mengajukan kredit. Petugas kami akan datang ke tempat usaha, tiga sampai empat hari permohonan kredit itu akan cair," kata Bien Subiantoro usai menghadiri peresmian 'waroeng bjb' Pasar Induk Rau bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Kota Serang.
Ia mengatakan, tujuan dibukanya waroeng bjb tersebut diantaranya untuk membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan usahanya, membantu pelaku UMKM agar memiliki akses dengan bank serta membantu upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM.
"Tahap awal di wilayah Serang akan dibuka di empat pasar, yakni di Pasar Rau, Ciruas, Cikande dan Pasar Baros," kata Bien.
Menurut dia, penyaluran kredit mikro bjb tahun 2011 di Banten mencapai Rp307,9 miliar. Sehingga dengan adanya 'waroeng bjb' tersebut target penyaluran kredit mikro pada 2012 naik 100 persen atau mencapai Rp600 miliar.
Selain penyaluran kredit mikro bagi pelaku UMKM, BJB juga melakukan nota kesepahaman dengan pihak pemerintah Kabupaten Serang dalam upaya pengembangan program PNPM Mandiri melalui pemberian pelatihan, pendampingan, pendidikan keuangan dan pelayanan jasa perbankan.
"Melalui kerja sama ini pengusaha mikro perempuan yang sudah mapan namun modal dari PNPM terbatas, maka bisa diarahkan ke kredit mikro di 'waroneg bjb', kata Bien Subiantoro.
Sementara itu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dengan kemudahan memeperoleh kredit bagi pengusaha mikro dari bank bjb, diharapkan UMKM di Banten bisa berkembang dengan cepat, sehingga target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten 6,8 persen pada 2012 bisa tercapai.
"Saya berharap warga Banten bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahanya. Sehingga UMKM di Banten yang berjumlah sekitar 980 ribu unit, bisa terus berkembang dengan baik," kata Ratu Atut Chosiyah.

Read More

Ratu Atut Yakin Ekonomi Tumbuh 6.8 Persen

SERANG, BP – Gubernur Ratu Atut Chosiyah menyatakan sikap optimisme soal pertumbuhan ekonomi Banten pada 2012 ini yang ditargetkan tembus pada angka 6.8 persen. Angka yang melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional ini didasarkan pada iklim investasi yang dinilai semakin baik di Banten.

“Target laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Banten di kisaran 6.5 persen hingga 6.8 persen. Tapi kami mengusahakan pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas LPE nasional yang ditargetkan pada tahun ini di kisaran angka 6.7 persen,” ujar Atut usai meresmikan keberadaan Waroeng Bjb di Pasar Rau, Kota Serang, Senin (18/3).

Menurut  Atut, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diraih karena jumlah investor yang telah mengantre untuk masuk ke Provinsi Banten. Karenanya, lanjut dia, yang diperlukan adalah koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder untuk mendukung potensi pertumbuhan tersebut.

Melalui kerjasama, diharapkan LPE di atas angka nasional tidak hanya menjadi mimpi, melainkan realita yang dirasakan masyarakat.

“Banten saat ini menjadi primadona nasional dalam hal penanaman modal. Tidak hanya kedatangan PT KS Posco. Dalam waktu dekat ini Petrokimia juga akan menanamkan modal sebesar 5 miliar dollar AS di sini,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Atut juga berharap dalam waktu kurang dari 36 bulan ke depan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sudah dapat beroperasi. Sehingga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi baru di Banten.

Sebab, KEK Tanjung Lesung yang bakal dijadikan salah satu obyek wisata andalan di Provinsi Banten, tentu akan mampu menjadi daya tarik kedatangan wisatawan nasional dan mancanegara untuk memacu pertumbuhan di daerah sekitar.

Namun, politisi Partai Golkar ini mengaku sedikit terganggu dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Sebab, bisa dipastikan bahwa kenaikan BBM menjadi guncangan stabilitas ekonomi daerah.

Karena itu, kata Atut, dirinya bersama 33 gubernur se Indonesia telah menyampaikan keberatan atas rencana tersebut. Namun, pihaknya memahami upaya pemerintah pusat menaikan BBM demi menyelamatkan APBN.

“Keberatan kami disampaikan saat menghadiri pertemuan 33 gubernur se Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujarnya seraya menegaskan bahwa jika pun pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM, dirinya akan berupaya agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap geliat pertumbuhan ekonomi di Banten.

Ditemui secara terpisah, Pimpinan Kantor Bank Indonesia (BI) Serang, Andang Setyobudi mengatakan, terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, tidak berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, baik dalam skala nasional maupun regional.

“Jika kenaikan sebesar Rp500, inflasi diperkirakan naik 0,3 persen. Hal ini tidak akan berdampak besar pada perekonomian Banten. Mengingat pertumbuhan ekonomi Banten saya nilai cukup kuat,” ujarnya.(JPNN)

sponsor

Read More