SERANG - Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang amat serius. Persoalan kemiskinan umumnya lebih dipicu karena masih banyaknya masyarakat yang mengalami pengangguran, sehingga sulit dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak awal berdirinya Banten hampir 11 tahun lalu, Pemerintah Provinsi telah mempunyai perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan.
Jumlah penduduk miskin di Banten, tahun demi tahun terus mengalami penurunan. Gubernur Hj. Ratu Atut Chosiyah pada masa kepemimpinannya selama hampir lima tahun, juga bekerja ekstra keras untuk membebaskan masyarakat Banten dari kemiskinan. Program-program yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat telah digulirkan dan sudah memperlihatkan hasilnya secara nyata.
Berdasarkan data Biro Pusat Statistik, setidaknya selama kurun waktu tiga tahun (2007-2010), Pemerintah Provinsi Banten telah berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin dari 886.200 jiwa menjadi 758.200 jiwa. Selain berkurangnya penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 69,29% menjadi 70,56%, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dari 4,69% pada tahun 2009 meningkat menjadi 5,94% pada tahun 2010. Bahkan, mencatat LPE tertinggi dalam sejarah, yaitu 6,52% pada Triwulan I 2011.
Namun, pencapaian tersebut belum membuat Ratu Atut merasa puas. Gubernur wanita pertama dan satu-satuny di Indonesia, di tahun 2012 mendatang, telah menetapkan sasaran dan target indikator makro pembangunan yang mengacu pada target dan sasaran periode akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2007-2012 di antaranya target IPM sebesar 72,88%, LPE 6,5-6,8%, tingkat kemiskinan 7,0% dan tingkat pengangguran 12,6%.
“Saya mengajak seluruh pelaku pembangunan agar meningkatkan perhatian, dukungan dan partisipasinya dalam mewujudkan pembangunan Banten yang berkelanjutan dan terpadu agar apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Saya juga berharap ke depan seluruh masyarakat Banten minimal lulusan SMA sehingga SDM Banten makin berkualitas dan mampu meningkatkan kesejahteraannya," katanya saat kunjungan kerja ke Kecamatan Bojong, Kabupaten Pandeglang, Minggu (07/07/2011).
Gubernur juga mengharapkan kepada seluruh guru dan tenaga pendidik di Banten, sudah meraih gelar S1 pada tahun 2013. Walhasil, pada 2014 seluruh guru di Banten sudah bersertifikasi, sehingga kesejahteraan tenaga pendidik akan meningkat secara signifikan. "Pemerintah provinsi memperjuangkan ke pemerintah pusat untuk dapat terus meningkatkan kuota sertifikasi setiap tahunnya," tandas Ratu Atut.
Sementara kaum perempuan diharapkan dapat memberdayakan diri dan ikut membangun ekonomi keluarga. Saat ini di seluruh kecamatan, baik di perkotaan maupun pedesaan, sudah ada program Simpan Pinjam Perempuan yang dikelola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. "hasil survei ekonomi nasional menunjukkan SPP sangat efektif mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya lagi.
Di samping itu, Gubernur juga mengapresiasi kerja keras para penggerak Program Keluarga Harapan (PKH) dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Program ini telah meningkatkan kesadaran kaum ibu terhadap kesehatan kehamilan maupun anak balitanya. Selain itu juga meningkatkan partisipasi anak usia sekolah untuk mengikuti program pendidikan "Wajib Belajar". "Pemerintah Provinsi Banten akan mendukung kebijakan-kebijakan kabupaten/kota dalam hal peningkatan pembangunan sumber daya manusia," tandas Ratu Atut.
"Pemerintah provinsi ke depan sudah harus lebih memantapkan program-program pro-rakyat, untuk melakukan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Banten. Program-program harus memfokuskan prioritas pembangunan pada aspek reformasi birokrasi dan tata kelola, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup, kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan," paparnya.
Sementara Bapilu Golkar Prov. Banten, Very Muchlis, dalam kesempatan lain mengatakan semangat membangun Banten ke depan adalan interkoneksi wilayah, solidaritas sosial dan identitas budaya. Saling keterhubungan ini, mengedepankan aspek kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten.
"Kerjasama tersebut bertujuan melahirkan sinergi untuk merespon tantangan yang ada sesuai dengan perkembangan lingkungan kebijakan. Termasuk mengatasi kendala dalam setiap kebijakan yang akan menghambat tercapainya kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten," katanya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Bupati Tangerang, H. Rano Karno, ketika dimintai pandangannya tentang tantangan yang harus dihadapi Provinsi Banten ke depan. Menurutnya, strategi langkah pembangunan Banten selama ini sudah benar, yaitu dengan konsep besar membangun untuk mengejar ketertinggalan. Sangat berbeda dengan Jakarta yang konsep besarnya adalah penataan.
"Namun untuk mengakselerasikan strategi langkah pembangunan yang sudah memperlihatkan hasil positif tersebut, sangat perlu melakukan pemantapan, penguatan dan peningkatan agenda pembangunan untuk mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki Provinsi Banten. "Potensi yang ada di Banten ini luar biasa dan saya berani katakan bisa lebih hebat dari Jakarta," katanya.
Ia menyebutkan, Provinsi Banten memiliki bandara internasional, pelabuhan, kaya akan sumber daya alam baik hutan maupun pertambangan, lahan pertanian yang sangat luas dan telah menjadi salah satu lumbung beras andalan nasional, aktivitas industri yang sangat besar, dan potensi pariwisata yang banyak. "Potensi luar biasa ini akan dapat cepat mensejahterakan rakyatnya apabila dikelola secara terintegrasi dengan tepat dan baik," tambahnya.***
0 komentar:
Posting Komentar