Investor Tiongkok siap investasi dana 120 Triliun untuk JSS

[SERANG] Investor Tiongkok telah menyatakan kesiapannya untuk menginvestasikan dana mencapai  Rp 120 triliun untuk pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS), yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.
Kepastian rencana ini diperoleh setelah Gubernur Banten melakukan kunjungan ke Tiongkok, Hong Kong, dan Korea  mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beberapa waktu lalu.
“Pembangunan JSS akan segera terwujud, setelah adanya investor dari Tiongkok,” ujar Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah seusai membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten, Senin (2/4).
Menurut Atut, selain membangun JSS, Tiongkok juga akan berinvestasi untuk pembangunan pabrik biji besi sebagai penunjang untuk kebutuhan produksi baja hingga Rp110 triliun. Untuk pembangunan pabrik biji besi ini, Tiongkok  akan bekerja sama dengan PT Krakatau Steel.
“Bukan hanya Tiongkok, Korea juga akan menginvestasikan dananya untuk pembangunan pabrik kimia Rp 50 triliun di Banten,” jelasnya.  
Selain itu, dari hasil kunjungan ke tiga negara itu, kata Atut, nilai investasi keseluruhan yang akan ditanamkan di Indonesia sebesar US $ 17,6 miliar. Dari jumlah itu, khusus investasi yang akan ditanamkan di Provinsi Banten sebesar US $ 13,1 miliar.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi  dan Informatika Banten Husni Hasan mengatakan, Banten telah mengkaji dua titik untuk pembangunan jalan tol di Banten. 
Kedua titik jalan tersebut di antaranya jalan tol  penghubung JSS yakni Tol Cilegon atau Serang – Labuan – JSS. “Untuk Detail Engineering Design (DED) jalan tol, tengah dikaji oleh Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten,” kata dia.
Untuk diketahui, dalam perencanaan  peletakan batu pertama untuk JSS diharapkan bisa dilakukan pada 2014. Jembatan yang akan dibangun itu akan memiliki total panjang 29 km dengan lebar 60 meter. J
SS ini akan menggunakan 2 x 2 lajur jalan mobil, double track KA di tengah, dan 2x1 jalur jalan motor. Pembangunan  JSS itu juga akan melintasi 3 pulau, yaitu Pulau Prajurit, Pulau Sanghiyang dan Pulau Ular. JSS terdiri dari 2 jembatan gantung berbentang ultra panjang, yakni 3,5 km dan 7 km, serta tiga jembatan konvensional berbentang 6 - 7,5 km. [149]

sumber

Read More

Memupuk Kepedulian Antarsesama

oleh Haryono Suyono

 

Bulan April dikenal sebagai salah satu simbol kebangkitan kaum perempuan karena bertepatan dengan Hari Kartini, 21 April. Kita patut bersyukur bahwa banyak sekali penerus Kartini yang sangat peduli terhadap perkembangan anak bangsa. Mereka aktif dalam sosialisasi dan pembentukan pos pemberdayaan keluarga (posdaya) di seluruh Indonesia.

Dari kawasan timur sampai ke barat muncul tokoh-tokoh muda dinamis, seperti Ibu Dr Sudarti MKes dari Jember, Ibu Dr Mufidah Ch (Malang), Ibu Hj Prantasi Harmi Tjahjanti SSi MSi (Sidoarjo), Ibu Dra Rita Yuliastuti MSi (Tuban), Ibu Djuwartini SKM MM (Surabaya), Ibu Dra Sri Murtiningsih MS, Ibu Dra Wien Sukarsi dan Ibu Dra Eko Heri Widiastuti M Hum (Semarang), Ibu Dra Mamik Indaryani MS (Kudus), Ibu Dra Atiek Prihadi MSi dan Ibu Dra Yuni Pratiwi MM (Yogyakarta), Ibu Hj Badingah SSos (Gunungkidul), Ibu Dra Sri Harmintati MSi (Kulonprogo), Ibu Dra Katiyah MSi (Bandung), Ibu Dr Ir Illah Saillah MS dan Ibu Dr Ir Panca Dewi Manuhara MS (Bogor), Ibu Ir Zasmeli MP (Padang), dan Ibu Ir Dwi Listyawardani MSc (Pontianak), dan masih banyak lagi, tersebar di kota-kota dan di desadesa Indonesia.

Mereka umumnya datang dari kalangan perguruan tinggi (PT). Di samping itu, banyak lagi ibu-ibu lain dari pedesaan yang tingkat pendidikannya tidak selalu dari PT tetapi semangat dan dedikasinya sungguh luar biasa.

Sebagai contoh, dua ibu asal Gungungkidul, yang namanya tetap dipertahankan dengan akhiran 'yem', yang menandakan nama asli dari desa. Kedua ibu itu dengan bangga menyatakan tidak ingin merubah nama mereka agar berciri perkotaan, meski dedikasinya sungguh luar biasa. Ibu-ibu tersebut menyatakan telah lebih dari 20 tahun menjadi kader pembangunan di pedesaan. Mereka telah ikut aktif dalam gerakan KB di desanya, mendirikan Pos KB Desa, aktif dalam UPPKS di pedesaan dan sekarang sedang merintis pengembangan posdaya yang diyakininya merupakan pos pemberdayaan yang lengkap untuk mengantar keluarga desa menjadi sejahtera dan mandiri.

Perempuan-perempuan muda dari kalangan PT, atau perempuan yang barasal dari kota dan desa yang peduli terhadap anak bangsa itu yakin bahwa posdaya merupakan wahana untuk menyegarkan kembali modal sosial kebersamaan dan gotong royong. Sikap mental seseorang ini sedang terkoyak oleh arus modernisasi yang mengalir secara dahsyat di banyak negara berkembang.

Mereka yakin bahwa melalui silaturahmi dan pendekatan kebersamaan yang dipupuk secara tekun, posdaya bisa menjadi wahana untuk membangkitkan upaya pengentasan kemiskinan. Para anggota posdaya bisa diajak memberikan perhatian kepada sesama anak bangsa yang terpuruk dengan memunculkan upaya pengentasan kemiskinan secara sistematis, dan diolah dengan penuh kasih sayang saling bertanggung jawab.

Perhatian tokoh-tokoh muda perempuan yang penuh kasih sayang ini kadang melebihi kehadiran pemimpin formal yang datang membawa proyek besar dan secara 'paksa' sering menekan keluarga-keluarga pedesaan agar 'nurut' karena tekanan target yang harus segera diselesaikan. Pemimpin perempuan peduli itu tidak diburu target tetapi datang dengan uluran tangan pemberdayaan untuk mendorong kemajuan lokal yang lebih lestari.

Kahadiran tokoh-tokoh perempuan itu sekaligus membuktikan bahwa cita-cita Ibu Kartini bisa dilaksanakan melalui gerakan masyarakat yang dipimpin oleh kaum perempuan, bukan lagi monopoli kaum lelaki pada tingkat tinggi atau pada akar rumput. Hari-hari ini makin banyak calon pemimpin perempuan aktif bergerak pada akar rumput yang mempunyai gagasan dan ketrampilan gemilang tetapi belum tampil ke permukaan karena merasa belum menemukan atau belum berada pada posisi yang menguntungkan.

Ada juga beberapa pribadi yang berani mengambil prakarsa. Bulan lalu, dalam rangka pengembangan posdaya, berturut-turut Srikandi di tingkat pimpinan daerah, Bupati Gunung Kidul Ibu Hj Badinah SSos, dan Gubernur Banten, Ibu Hj Ratu Atut Chosiyah SE mengukuhkan daerahnya sebagai daerah pengembangan keluarga sejahtera yang mandiri melalui pembentukan Posdaya di seluruh desa dan pedukuhan di daerahnya.

Deklarasi itu diikuti pelatihan untuk seluruh jajaran SKPD serta perguruan tinggi di daerahnya. SKPD diharapkan memfasilitasi upaya pengembangan posdaya sebagai wahana untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan PT diharapkan bisa memberikan dukungan pengiriman tenaga mahasiswa semester ke-7 dan ke-8 dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Posdaya di desa dan pedukuhan.

Dalam KKN Tematik Posdaya, para mahasiswa terjun mendampingi para pemimpin formal dan seluruh kekuatan pembangunan di setiap desa seperti alim ulama, para sesepuh dan panutan lainnya dalam mempersatukan diri lewat kebersamaan, saling peduli dan mau berbagi kepada sesamanya. Mereka diajak bekerja sama dan mengolah kekuatan dan bahan baku lokal menjadi pendukung upaya bersama untuk mengatasi kemiskinan di desanya.

Ada beberapa gagasan yang muncul dalam masyarakat yang cukup menarik dan menantang. Salah satu gagasannya adalah memberi tanggung jawab kepada keluarga mampu, utamanya yang mempunyai usaha ekonomi, untuk menjadi keluarga angkat dari anggota keluarga miskin yang ada di desanya.

Melalui sistem keluarga angkat tersebut, keluarga miskin dilatih disiplin untuk bekerja keras sebagai magang dalam usaha keluarganya. Keluarga kaya lain, yang tidak mempunyai usaha, menyumbang modal atau membantu mencicil pinjaman yang diambil keluarga miskin dari bank setempat. Dengan dukungan cicilan itu, keluarga miskin dapat didampingi secara terus menerus oleh keluarga mampu dalam mengembangkan usaha, karena secara sungguh-sungguh keluarga miskin diambil menjadi anak angkat untuk bekerja dalam usaha yang dilakukan oleh keluarga yang lebih mampu. ***  

Penulis adalah Ketua Yayasan Damandiri.

 

suarakarya

as

Read More

Minapolitan Akan Percepat Kesejahteraan Nelayan

SERANG-Sedia payung sebelum hujan. Ungkapan itu sepertinya pas menggambarkan program Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.

''Ibu berusaha menghidupkan potensi ekonomi laut dan pesisir seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, pariwisata dan sektor turunan lainnya,'' tutur Atut seraya menambahkan tahun depan dirinya akan menggenjot program nasional Kawasan Minapolitan pesisir Banten, dari Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang sampai Sawarna di Kabupaten Lebak.
Tahun ini Ratu Atut telah menetapkan lokasi-lokasi pengembangan kawasan perikanan terpadu yang disebut "Minapolitan Banten", berdasarkan potensinya masing-masing. Lima kawasan tersebut meliputi Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Karangantu dan kawasan budidaya rumput laut Pontang (Kota Serang), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan (Kab. Pandeglang), kawasan budidaya kerang Panimbang dan kawasan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Binuangeun.
''Lokasi itu merupakan sentra pengembangan perikanan yang diprioritaskan. Mulai 2012 empat kawasan pelabuhan perikanan tersebut akan menjadi kawasan Minapolitan Banten untuk jenis perikanan tangkap. Di samping itu, juga akan dikembangkan perikanan budidaya di wilayah pesisir,'' tambah Atut.
Atut meyakini, strategi ini tidak hanya akan memacu kesejahteraan masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, tetapi juga akan mempercepat laju pembangunan dan pemerataan perekonomian Banten.

Kondisi geografis suatu daerah mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan. Daerah yang berada di wilayah strategis sangat signifikan dalam mempercepat dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Sebagai contoh, Provinsi Banten yang secara geografis bisa dibagi dalam dua wilayah pembangunan, yaitu utara dan selatan. Bagian utara meliputi Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Cilegon. Sedangkan bagian selatan meliputi Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang.
Daerah bagian utara relatif lebih maju dibanding daerah selatan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB 2009 di Kabupaten Pandeglang dan Lebak bagian selatan masing-masing mencapai Rp 3,9 miliar dan Rp3,8 miliar. Sedangkan bagian utara seperti Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang mencapai Rp. 17 miliar dan Rp. 27 miliar. Padahal, Kabupaten Lebak dan Pandeglang luasnya 63,89 persen dari luas Banten. Sementara Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang hanya 12.06 persen luas Banten.
Kondisi tersebut disebabkan oleh geografi-strategis daerah bagian utara yang sangat dekat dengan kota metropolis DKI Jakarta. Posisi Tangerang dan Kota Tangerang sebelah utara merupakan hinterland bagi DKI Jakarta. Tangerang lebih melayani Jakarta dibandingkan wilayah selatan. Sebaliknya, bagian selatan seolah menjadi daerah yang berdiri sendiri. Di samping itu, kawasan bagian utara merupakan spill over (tumpahan) pembangunan di DKI Jakarta. Bisa dilihat misalnya, Kota Tangsel yang relatif baru sudah memiliki indikator pembangunan sangat baik. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tangsel sudah mencapai 75,1 dan pendapatan per kapita Rp8.459 juta lebih.
''Ketimpangan itulah yang menjadi perhatian ibu untuk segera diatasi. Tentu saja, melalui strategi pembangunan jangka panjang dengan memaksimalkan potensi daerah pesisir. Konsep utamanya adalah pembangunan kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan keterpaduan lintas sektor untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Sedangkan prinsipnya adalah pengembangan kewilayahan yang efektif, efisien disertai dukungan lintas sektor,'' urai Atut.
Anggaran sektoral pada DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Banten akan difokuskan untuk memberikan input produksi serta sarana dan prasarana pokok. Sedangkan yang lintas sektoral berupa penyediaan prasarana pendukung seperti jalan, saluran irigasi serta dukungan lain yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya, sebagian besar yang dimiliki akan difokuskan pada lokasi "Minapolitan Banten".
Proyek pengembangan kawasan "Minapolitan Banten" ditargetkan akan menjadi pilot project bagi sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir lainnya di Banten, serta bagi daerah lainnya di Indonesia.
Karena itu, proyek ini perlu dikawal oleh seluruh elemen masyarakat agar berhasil. Pengembangan kawasan minapolitan harus menjadi prioritas utama yang dikerjakan sungguh-sungguh di masing-masing daerah. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini, sehingga kesenjangan pembangunan dapat teratasi. (BB)

Read More

Ratu Atut Hadiri Acara SBY dengan Pengusaha Korsel

Seoul, Korsel: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadiri pertemuan Bisnis Forum Indonesia-Korea Selatan di Ruang Diamond, Hotel Renaissance, Seoul, Rabu (28/3) pagi. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang Korea Selatan tersebut dihadiri sekitar 200 pengusaha dari Korsel dan Indonesia. Hadir pada acara tersebut antara lain, Menlu Marty Natalegawa, Mendag Gita Wirjawan, Menperin MS Hidayat, Ketua Komisi Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.

Ketua Kamar Dagang Korsel Sohn Kyung-shik menjelaskan bahwa kerja sama Korsel-Indonesia di bidang investasi sangat aktif. "Sampai saat ini investasi Korea di Indonesia mencapai 9,3 miliar dollar AS dan sekitar 1.500 perusahaan Korea telah masuk dan beraktivitas secara aktif di Indonesia. Baru-baru ini sedang dilaksanakan pembangunan pabrik baja terintegrasi, pembangunan pabrik ban, dan proyek kerja sama besar di bidang sirkulasi pasar," kata Sohn Kyung-shik.

"Para pengusaha Korea akan mempelajari tentang ekonomi dan investasi Indonesia dan menengok kemungkinan untuk melakukan kerja sama dalam forum bisnis ini. Pengusaha dari kedua negara akan terus berusaha sebaik-baiknya agar apa yang dibicarakan dalam forum bisnis hari ini dapat terlaksana secara riil," Sohn Kyung-shik menerangkan.

Untuk itu Sohn Kyung-shik meminta pemerintah kedua negara agar turut mendukung dan menaruh minat pada usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini agar dapat mencapai hasilnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulistyo menyampaikan, Indonesia dan Korsel mempunya sejarah hubungan diplomatik dan hubungan bisnis yang sangat panjang yang merefleksikan dinamisnya kedua negara. "Pemerintah Indonesia secara aktif membantu meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk mendukung negosiasi kemitraan ekonomi komprehensif," ujar Suryo Bambang Sulistyo.

"Pagi ini kita akan membicarakan kebutuhan bagi dunia usaha untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan keinginan untuk menegaskan pentingnya pertumbuhan inklusif ketika kita bergerak maju. Ini berarti memastikan usaha kecil dan menengah dapat berpartisipasi dan masuk dalam pertumbuhan ekonomi kita," tambahnya.
"Saya yakin Presiden Yudhoyono dan para menteri juga memiliki sudut pandang yang sama, demikian juga dengan rekan-rekan dari Korea Selatan. Mari kita menggunakan kesempatan ini untuk semakin meningkatkan hubungan kerja sama ini," Bambang Sulistyo menambahkan.

Dalam sambutannya, Presiden SBY mengundang para pengusaha untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. "Kami pastikan akan memfasilitasi partisipasi anda pada perekonomian Indonesia. Kami juga akan melipatgandakan usaha untuk menyediakan iklim investasi yang bersahabat," tegas Presiden SBY.
(osa/yun)

Read More

8 Kepala Daerah di Banten Tandatangani Pakta Integritas Tolak KKN

Jakarta - Sebanyak delapan  kepala daerah di Banten, ditambah Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno,  menandatangani  pakta integritas untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan di Pendopo Kantor  Gubernur Banten, Selasa (20/3/).
Kepala daerah yang menandatangani pakta integritas itu antara lain Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakilnya Heriani, Bupati  Serang Taufik Nuriman dan Wakilnya Ratu Tatu Chasanah, Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan Wakilnya Edi Ariadi dan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Sedangkan untuk tiga daerah lainya hanya dilakukan oleh wakilnya, yaitu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wakil Wali Kota  Serang Nana Suryana.
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, pentingnya penerapan pakta integritas ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan Inpres Nomor 17 tahun 2011.
"Dengan terbitnya Inpres tersebut penerapan pakta integritas tidak lagi merupakan program sukarela melainkan menjadi kewajiban bagi setiap aparat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Herry Yana Sutisna dalam sambutanya, di Pendopo Kantor Gubernur Banten.
Menurut Herry Yana Sutisna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menyusun nota kesepahaman dalam rangka penerapan dan evaluasi pakta integrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah ini, sebagai tindakan konkrit penandatanganan dokumen pakta integritas yang telah dilakukan di setiap daerah.
"Hal ini kami lakukan karena hasil monitoring di lapangan penandatanganan fakta integritas ini hanya sebagai seremonial saja," katanya. 
Sementara itu, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, sangat menyambut baik penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. [149]

 

SP

Read More

Tingkatkan Hubungan Ekonomi, Indonesia-Cina Bentuk Komisi Bersama

BEIJING –- Pemerintah Indonesia dan Cina bersepakat untuk membentuk komisi bersama. Hal itu untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.
“Komisi ini langsung melapor ke Presiden jika di Indonesia. Sedangkan jika di Cina melapor langsung ke Presiden dan Perdana Menteri,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dilaporkan wartawan Republika, Nasihin Masha dari Beijing, Cina, Sabtu (24/3).
Di hari terakhir kunjungannya ke Cina, Presiden mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan poin-poin penting hasil pertemuannya dengan para pemimpin Cina. Presiden mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Hu Jintao, PM Cina Wen Jiabao, dan Ketua Polit Biro Partai Komunis Cina Li Changchun.
Dalam lawatannya ini, Presiden didampingi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Mendikbud M Nuh, Menpora Andi A Mallarangeng, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Selain itu, turut pula empat anggota parlemen dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Juga ikut pula Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Selain itu, para pengusaha Indonesia juga dihadirkan untuk dipertemukan dengan pengusaha Cina. Para pengusaha itu berhasil melakukan 15 penandatangan kerja sama, sedangkan pemerintah menandatangani enam kesepakatan.
Adapun komisi-komisi itu, kata Presiden, di antaranya Komisi Perdagangan dan Investasi, Komisi Pertanian, Komisi Pariwisata, Komisi Energi, dan Komisi Pertahanan. Pembentukan komisi-komisi tersebut bertujuan untuk melancarkan hubungan kedua negara. “Sehingga makin efektif dan fokus,” katanya.
Sejak 2005, kata SBY, Indonesia menetapkan Cina menjadi mitra strategis. Hal itu dilakukan ketika Hu Jintao melakukan kunjungan ke Indonesia. Sejak itu, hubungan Indonesia dan Cina meningkat di segala bidang. Presiden juga menjelaskan, saat ini Indonesia telah menetapkan 14 negara sebagai mitra strategis. Di antaranya, Korea Selatan, Jepang, India, Brasil, Australia, Amerika Serikat, Rusia, dan Afrika Selatan.
“Kemitraan strategis itu kemitraan yang komprehensif untuk kepentingan nasional,” katanya.
Lebih lanjut SBY menjelaskan bahwa Indonesia harus pandai menangkap dan mencari peluang. Cina bersama India dan Indonesia adalah tiga negara yang tetap mencapai pertumbuhan yang tinggi  dan konsisten selama krisis 2008. Cina merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia.

Sedangkan Indonesia terkuat di Asia Tenggara dan keenam belas di dunia. Dengan saling bersinergi di antara kedua negara maka diharapkan akan saling menguntungkan kedua negara bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan kerja sama ekonomi karena bisa memberi manfaat riil.
Karena di saat krisis yang lalu, kata Presiden, justeru kedua negara mengalami peningkatan volume perdagangan. Sedangkan di bidang investasi, katanya, walau berkembang tapi belum sesuai potensi. Di bidanfg energi, katanya, perlu frame work yang baru dengan mengutamakan kepentingan dalam negeri. Sedangkan untuk bidang hukum, politik, dan pertahanan juga terus berkembang. “We are on the right track,” katanya.
Presiden mengakui ada hal-hal yang kemudian menimbulkan “kegaduhan”. Untuk itu, ia menyelesaikannya satu demi satu untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Di antaranya ia menyampaikan langsung soal kesulitan Bank Mandiri untuk membuka cabang di Shanghai. Ada masalah yang tersisa dari pembangunan pembangkit listrik. Juga menyangkut kasus gas di Tangguh. “Semua sepakat untuk duduk bersama untuk mencapai solusi yang diterima bersama,” katanya.

http://www.republika.co.id//berita/nasional/umum/12/03/24/m1dwpv-tingkatkan-hubungan-ekonomi-indonesiacina-bentuk-komisi-bersama

Read More

Ada Dua Sisi Investasi di Banten

Serang- Saat ini, Indonesia menghadapi pasar bebas Asia Fasifik. Dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta, Indonesia menjadi pasar tersendiri. Kalau tidak dilindungi, produk dalam negeri, atau melindungi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi akan menjadi kurang bagus. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Nurul Mutaqin, kepada koranbanten.com, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

“Untuk kebutuhan masyarakat Indonesia atau masyarakat Provinsi Banten harus dipenuhi dengan produk kita sendiri atau produk dalam Negeri. Jadi produk impor kita coba investornya untuk investasi di Indonesia. Itu kebijakan secara umum,” ujar Nurul.

Menurut Nurul, Banten juga memiliki potensi di bidang pertanian. Investasi di bidang pertanian ini bagaimana memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Investasinya adalah masyarakat itu sendiri. Karena jumlah tabungan masyarakat Provinsi Banten berbanding dengan jumlah uang yang dikreditkan kembali kepada masyarakat masih ada sekitar 13.000 per tahun,” ujarnya.

Upaya ini, kata Nurul, untuk memperkuat reinvestmen (investasi lokal-red). Ini juga berkaitan tentang sektor lumpur hijau (pertanian), kemudian perikanan, perkebunan.

“Kita akan perkuat dengan pembiayaan investasi dari lembaga keuangan. Kita arahkan agar investasi lembaga keuangan ini mau menyentuh dunia usaha pertanian,” kata Nurul.

Di satu sisi, kata Nurul, pertanian masyarakat, khususnya petani kecil tidak mempunyai jaminan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten akan membuat lembaga penjamin kredit daerah. Upaya ini dilakukan untuk memfasilitasi kesulitan kolektoral jaminan di masyarakat supaya menjadi bankable.

“Banten bukan hanya layak ekonomi saja. Bankable (kelayakan bank) adalah kelayakan ekonomi, dan resiko bank. Jadi ada dua sisi investasi. Di sektor manufaktur, kita juga berupaya menarik investor guna memperkuat komoditas produksi dalam negeri khususnya di Provinsi Banten,” terangnya.

Menurut Nurul, Banten memiliki keuntungan karena terdapat industri dari hulu sampai ke hilir. Hulunya yaitu keberadaan PT. Chandra Asri. Dengan adanya industri hlu ini, maka lebih mudah menarik investasinya. Karena sektor antara dari hulu ke hilir ini industrinya banyak sekali.

“Sekitar 50%, produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu dimulai dari petrokimia. Kendaraan yang kita pakai, kursi-kursi, meja, dan hampir dimulai dari ujungnya industri petrokimia. Bisa ratusan, bahkan ribuan komunitas investasi yang bisa ditarik. Terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itukan investasi ekspor impor,” jelasnya.

Menurut Nurul, investasi berkaitan juga dengan daya saing daerah. Daya saing daerah itu adalah kemampuan untuk menarik investor. Daya tariknya yang pertama lokasi harus strategis. Namun strategis saja tidak cukup.

“Harus ada persiapan infrastruktur guna mendukung keberadaan kawasan industri. Misalnya, pembangunan akses jalan. Infrastruktur itu menjadi keharusan. Kedua adalah pemberian insentif. Kita usulkan insentif dengan melakukan reduksi pajak (pengurangan pajak). Karena pajak itu salah satu faktor produksi,” ujarnya.

Saat ini, kata Nurul, Banten sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu di daerah Tanjung Lesung. KEK ini untuk menarik investasi di bidang Pariwisata.

“Untuk menyosong KEK, akan disiapkan bandara, jalan tol, dan sarana infrastruktur lainnya. Namun insentif pajaknya belum ditentukan. Promosi pengembangannya dilakukan oleh pihak pengembang. Mereka sudah memasarkan ke berbagai negara diantaranya Arab, Dubai, dan lainnya,” ujarnya. @HEMI/MANSAR

Read More

Bank BJB Buka "Waroeng bjb" Permudah Kredit UMKM

Banten - Bank Jabar Banten membuka unit pelayanan kredit fungsional yang berada di lingkungan sentra usaha atau lingkungan pasar di Banten dengan sebutan 'waroeng bjb'.
Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Bien Subiantoro di Serang, Senin, mengatakan keberadaan waroeng bjb di sentra usaha atau pusat niaga tersebut tujuannya untuk mendorong penyaluran dan mempermudah pelayanan kredit bagi pelaku UMKM.
Program tersebut sasarannya mencari segmen pasar kredit skala mikro dan kecil, baik perorangan maupun pelaku usaha dalam kelompok usaha yang memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit.
"Kemudahan dari program ini, pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor cabang bjb untuk mengajukan kredit. Petugas kami akan datang ke tempat usaha, tiga sampai empat hari permohonan kredit itu akan cair," kata Bien Subiantoro usai menghadiri peresmian 'waroeng bjb' Pasar Induk Rau bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Kota Serang.
Ia mengatakan, tujuan dibukanya waroeng bjb tersebut diantaranya untuk membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan usahanya, membantu pelaku UMKM agar memiliki akses dengan bank serta membantu upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM.
"Tahap awal di wilayah Serang akan dibuka di empat pasar, yakni di Pasar Rau, Ciruas, Cikande dan Pasar Baros," kata Bien.
Menurut dia, penyaluran kredit mikro bjb tahun 2011 di Banten mencapai Rp307,9 miliar. Sehingga dengan adanya 'waroeng bjb' tersebut target penyaluran kredit mikro pada 2012 naik 100 persen atau mencapai Rp600 miliar.
Selain penyaluran kredit mikro bagi pelaku UMKM, BJB juga melakukan nota kesepahaman dengan pihak pemerintah Kabupaten Serang dalam upaya pengembangan program PNPM Mandiri melalui pemberian pelatihan, pendampingan, pendidikan keuangan dan pelayanan jasa perbankan.
"Melalui kerja sama ini pengusaha mikro perempuan yang sudah mapan namun modal dari PNPM terbatas, maka bisa diarahkan ke kredit mikro di 'waroneg bjb', kata Bien Subiantoro.
Sementara itu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dengan kemudahan memeperoleh kredit bagi pengusaha mikro dari bank bjb, diharapkan UMKM di Banten bisa berkembang dengan cepat, sehingga target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten 6,8 persen pada 2012 bisa tercapai.
"Saya berharap warga Banten bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahanya. Sehingga UMKM di Banten yang berjumlah sekitar 980 ribu unit, bisa terus berkembang dengan baik," kata Ratu Atut Chosiyah.

Read More

Ratu Atut Yakin Ekonomi Tumbuh 6.8 Persen

SERANG, BP – Gubernur Ratu Atut Chosiyah menyatakan sikap optimisme soal pertumbuhan ekonomi Banten pada 2012 ini yang ditargetkan tembus pada angka 6.8 persen. Angka yang melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional ini didasarkan pada iklim investasi yang dinilai semakin baik di Banten.

“Target laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Banten di kisaran 6.5 persen hingga 6.8 persen. Tapi kami mengusahakan pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas LPE nasional yang ditargetkan pada tahun ini di kisaran angka 6.7 persen,” ujar Atut usai meresmikan keberadaan Waroeng Bjb di Pasar Rau, Kota Serang, Senin (18/3).

Menurut  Atut, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diraih karena jumlah investor yang telah mengantre untuk masuk ke Provinsi Banten. Karenanya, lanjut dia, yang diperlukan adalah koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder untuk mendukung potensi pertumbuhan tersebut.

Melalui kerjasama, diharapkan LPE di atas angka nasional tidak hanya menjadi mimpi, melainkan realita yang dirasakan masyarakat.

“Banten saat ini menjadi primadona nasional dalam hal penanaman modal. Tidak hanya kedatangan PT KS Posco. Dalam waktu dekat ini Petrokimia juga akan menanamkan modal sebesar 5 miliar dollar AS di sini,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Atut juga berharap dalam waktu kurang dari 36 bulan ke depan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sudah dapat beroperasi. Sehingga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi baru di Banten.

Sebab, KEK Tanjung Lesung yang bakal dijadikan salah satu obyek wisata andalan di Provinsi Banten, tentu akan mampu menjadi daya tarik kedatangan wisatawan nasional dan mancanegara untuk memacu pertumbuhan di daerah sekitar.

Namun, politisi Partai Golkar ini mengaku sedikit terganggu dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Sebab, bisa dipastikan bahwa kenaikan BBM menjadi guncangan stabilitas ekonomi daerah.

Karena itu, kata Atut, dirinya bersama 33 gubernur se Indonesia telah menyampaikan keberatan atas rencana tersebut. Namun, pihaknya memahami upaya pemerintah pusat menaikan BBM demi menyelamatkan APBN.

“Keberatan kami disampaikan saat menghadiri pertemuan 33 gubernur se Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujarnya seraya menegaskan bahwa jika pun pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM, dirinya akan berupaya agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap geliat pertumbuhan ekonomi di Banten.

Ditemui secara terpisah, Pimpinan Kantor Bank Indonesia (BI) Serang, Andang Setyobudi mengatakan, terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, tidak berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, baik dalam skala nasional maupun regional.

“Jika kenaikan sebesar Rp500, inflasi diperkirakan naik 0,3 persen. Hal ini tidak akan berdampak besar pada perekonomian Banten. Mengingat pertumbuhan ekonomi Banten saya nilai cukup kuat,” ujarnya.(JPNN)

sponsor

Read More

Ratu Atut Setujui tuntutan Buruh naikkan Upah

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyetujui tuntutan revisi upah minimum kabupaten/kota 2012 yang diajukan Aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja Tangerang Raya, Kamis (29/12/2011). Persetujuan itu disampaikan Atut pada Kamis menjelang pukul 23.00 melalui sambungan telepon kepada Imam, salah seorang perwakilan buruh yang sejak sore menunggu kepastian tuntutan mereka di Pendapa Gubernuran Banten.

Telepon genggam yang dipakai dalam percakapan itu adalah milik Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Eutik Suarta. Percakapan telepon itu diperkeras suaranya sehingga dapat didengar oleh mereka yang hadir di ruang depan Pendapa Gubernuran Banten.

"Revisi UMK untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan disetujui dan disamakan dengan DKI Jakarta sebesar Rp1.529.150," ujar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jumat (30/12/2011).

Pada kesempatan tersebut Atut juga meminta agar pada tahun 2013 jangan sampai lagi ada dua kali SK penetapan UMK. Dia meminta soal UMK diolah dulu di tingkat kabupaten/kota agar disetujui semua pihak.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten mengabulkan tuntutan mereka untuk merevisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari Rp1.381.000 menjadi Rp1.529.150 per bulan.

Sedangkan empat tuntutan buruh lainnya, yaitu mencabut Permen No 17 Tahun 2005, mereformasi dewan pengupahan dan menghapus sistim kontrak dan outsourching, kata Atut, masih dalam pengkajian.

Begitu mendengar tuntutan mereka dipenuhi, ribuan buruh yang berada di depan Kantor Gubernur Banten sontak menyambut riuh. Para buruh pun mengurungkan niatnya untuk bermalam di depan Pendapa Gubernuran Banten. Sekitar pukul 23.15 WIB, para buruh mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa dan kembali ke Tangerang menggunakan sepeda motor dan bus.

Keputusan Pemerintah Provinsi Banten ini disambut gembira para buruh. Mereka pun merayakannya dengan penuh suka cita.

"Mulai Januari mendatang upah buruh telah Rp1.529.150 per bulan,"  tegas Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dwi Jatmiko.

 

ratuatut.com / as

Read More

Ratu Atut Raih Anugrah Parahita Ekapraya Pratama

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dukungannya untuk partisipasi kaum perempuan. Dia berpendapat, pergerakan dan partisipasi kaum perempuan masih diperlukan untuk bersama-sama memerbaiki kehidupan kaum perempuan, bahkan kehidupan bangsa.SBY mengaku pernah mendengar bahwa di era reformasi organisasi-organisasi perempuan yang dulu aktif di era sebelumnya tidak diperlukan lagi. “Katanya sudah berubah dan berkembang zaman ini. Tentu saya tidak setuju,” tegasnya dalam puncak peringatan Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 di Balai Kartini, kemarin (22/12).

Sikap yang sama juga ditunjukkannya ketika ada yang mengatakan apa yang dilakukan LSM dan aktifis perempuan tidak diperlukan. “Tanpa diskriminasi, semua penting dan harus berperan,” kata SBY.Selain SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, puncak peringatan Hari Ibu itu juga dihadiri Wapres Boediono dan Herawati Boediono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).Di depan ratusan ibu yang memenuhi Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, SBY mengajak, kaum perempuan untuk aktif dalam gerakan hidup bersih dan menghidupkan semua komponen ekonomi. “Konkritnya, saya ingin menyarankan kepada kaum perempuan untuk benar-benar bisa mengambil peran secara nyata untuk memajukan ekonomi rakyat kita, ekonomi akar rumput,” ajaknya.

Dia mencontohkan, organisasi perempuan yang menggiatkan usaha kecil dan menengah, memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat. Selain itu, kontribusi kaum perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Saya harapkan kaum perempuan bisa berperan dalam program-program prorakyat penanggulangan kmiskinan,” kata SBY.Seperti tahun-tahun sebelumnya, puncak peringatan Hari Ibu menjadi ajang pembagian sejumlah penghargaan. Antara lain, penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang diberikan kepada 10 menteri, 1 kepala badan, 12 gubernur, 11 bupati, dan 3 walikota. Mereka dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan.

Untuk kategori Anugrah Parahita Ekapraya Utama antara lain diberikan kepada Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Kemudian Anugrah Parahita Ekapraya Madya antara lain diberikan kepada Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mendikbud M. Nuh, Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.Sementara Anugrah Parahita Ekapraya Pratama, antara lain diberikan Mendagri Gamawan Fauzi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Malang Rendra Kresna, dan Bupati Jombang Suyanto.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menuturkan, penghargaan yang kali pertama digagas pada tahun 2004 itu mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30 persen dari segi jumlah responden. “Oleh karena itu, kriteria dan indikator penilaian pun lebih diperbanyak lagi,” katanya.Antara lain, sejauh mana kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, serta capaian dan inovasi dalam perwujudan gender. (fal)

Read More

3 SK Pemilukada Banten diserahkan KPU kepada Gubernur Banten

Serang - Gubernur Banten-Hj.Ratu Atut Chosiyah menerima 3 dokumen berupa Surat Keputusan (SK) hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Banten periode 2012-2017 dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten, Jum’at (25/11).

SK hasil penyelenggaraan pemilukada Banten diserahkan Ketua KPUD Banten-Hambali. Dalam acara penyerahan dokumen, Hambali disertai Komisioner KPUD Banten dan Sekretaris KPUD Provinsi Banten-Erik Sihabudin.

Ketiga berkas dokumen yang disampaikan KPU Banten di Pendopo tersebut adalah copy/salinan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Perkara Nomor 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011; Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 55/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 Tanggal 30 Oktober 2011 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011; dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 56/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 Tanggal 30 Oktober 2011 Tentang Penetapan Calon Terpilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode 2012 – 2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.

Usai menerima 3 dokumen dari Ketua KPUD Banten, Gubernur terpilih periode 2012-2017 menyatakan rasa syukur dan mengungkapkan apresiasi terhadap masyarakat Banten, kepada semua pihak yang terlibat dalam pengamanan, serta kepada instansi-instansi yang telibat dalam pelaksanaan pemilukada.

“Saya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat terutama kepada masyarakat yang telah mengawal dan melaksanakan tahapan pemilukada dengan baik” katanya.

Dihadapan jajaran KPUD Banten, Gubernur mengungkapkan rasa syukurnya atas penyelenggaraan pemilukada yang telah berjalan dengan lancar, jujur, terbuka dan adil. Menurutnya, sekalipun pemilukada Banten harus melewati dulu berbagai dinamika yang sangat melelahkan. Dinamika seperti itu merupakan proses berdemokrasi.

Tahapan seperti gugatan pemohon calon gubernur lain yang tidak puas dengan ketetapan pemenang dari KPU Banten walau sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi tetapi akhirnya tahapan-tahapan itu telah dilewati bersama-sama dengan baik.

“Alhamdulillah proses persidangan sengketa pemilukada Banten telah usai dan MK menyatakan menolak gugatan dari ketiga pemohon dan hari ini secara resmi SK-nya dapat saya terima” ucapnya.

Ratu Atut Chosiyah yang juga calon gubernur (cagub) terpilih periode 2012-2017 menambahkan bahwa penyelenggaraan pemilukada tidak lepas dari peran seluruh masyarakat Banten yang telah menempatkan diri sebagaimana mestinya dalam berpolitik. Oleh karena itu hasil pelaksanaan pemilukada Banten memenangkan pasangan cagub dan cawagub dari nomor urut 1.

Pemilukada juga tidak lepas dari peran Muspida, Kapolda, jajaran instansi vertikal yang telah sama-sama mensukseskan pemilukada.

“Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada masyarakat atas apresiasi dan partisipasinya dalam penyelenggaraan tahapan pemilukada di Banten dan kepada KPUD Banten yang telah menyerahkan 3 dokumen hasil pemilukada dan ketiga dokumen ini akan menjadi sejarah bagi Banten” tambahnya.

Selanjutnya Gubernur juga berharap persiapan untuk pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2012-2017 pada 11 Januari 2012 mendatang dapat segera disiapkan.

“Pemerintah Provinsi Banten melalui Biro Pemerintahan dan SKPD terkait juga akan terus memantau persiapan pelantikan tersebut, dan diharapkan maksimal pada akhir Desember surat keputusan dari Presiden sudah selesai” tambah Gubernur.

Ketua KPUD Provinsi Banten juga menyampaikan bahwa penyerahan salinan keputusan MK, salinan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara dan Penetapan calon terpilih, merupakan kewajiban KPUD Provinsi kepada DPRD Banten dan Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah menerima surat keputusan dari MK.

“Kemarin kami juga telah menyampaikan berkas yang sama kepada Ketua DPRD Provinsi Banten untuk selanjutnya DPRD menindaklanjuti dengan membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri” ungkap Hambali.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Tata Praja Provinsi Banten-H.Anwar Mas’ud menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jadwal pelantikan yang akan disesuaikan dengan agenda Menteri Dalam Negeri RI.

“Semua dokumen persyaratan sebelumnya telah dilengkapi pula kepada DPRD Banten dan Kemendagri tinggal menambahkan Surat Keputusan MK yang alhamdulillah baru hari ini kita resmi menerima dari KPUD Provinsi Banten” terangnya.

(hms)

Technorati Tags: ratu atut,banten,kpu,pemilukada

Read More

Kemenangan Atut-Rano Kemenangan Rakyat Banten

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh dalil yang diajukan pemohon, yaitu Wahidin Halim-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzaki, dalam gugatan sengketa hasil Pemilukada Banten 2011, Selasa (22/11/2011). Dengan putusan ini, pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno menang secara bersih dan terhormat dan dipastikan menjadi Gubernur Banten periode 2012-2017.
"Permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Mahfud MD, dilanjutkan dengan ketukan palu sidang sebanyak tiga kali di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.
Beberapa saat kemudian ledakan kegembiraan pun terjadi di luar ruang sidang. Para pendukung Atut-Rano bersorak-sorai, berjingkrak-jikrak dan bernyanyi: "Ratu Atut menang lagi, Ratu Atut menang lagi...Ratu Atut menang lagi...". Tak juga kalah gembiranya para pendukung Atut-Rano yang berada di luar gedung MK. Mereka juga saling berjabatan tangan dan bernyanyi-nyanyi.
Menurut MK sebagaimana dibacakan para hakim secara bergantian, semua bukti yang diajukan oleh pihak Wahidin maupun Jazuli, tidak terbukti merupakan kecurangan Pemilukada yang terstruktur, sistematis dan masif. Sehingga, tidak mempengaruhi suara dalam Pemilukada, dan tidak perlu diulang.
Dalam penggunaan program excel yang dibuat menghitung suara. Versi kubu Wahidin, program itu membuat suara Ratu Atut terdongkrak sebanyak 212 suara. Namun MK telah melakukan simulasi perhitungan ulang dengan mengambil sampel di Kec. Cipondoh, Benda, Larangan dan Karang Tengah. Ternyata hasilnya tidak berpengaruh dan program tersebut hanya program biasa. Bukan aplikasi sebagaimana dalil pemohon.
Begitu pula dengan dalil-dalil yang yang diajukan pemohon seperti intimidasi, penghilangan DPT, duplikasi DPT, politik uang, dalm lain-lainnya tidak ada satupun yang diterima dan terbukti secara hukum.
Ada tiga pihak yang menggugat kemenangan Ratu Atut Chosiyah dan Rano Karno. Mereka adalah para calon yang kalah, yakni pasangan Wahidin Hali-Irna Narulita dan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki. Selain itu calon yang sempat maju namun tak lolos verifikasi Dwi Jatmiko-Tjejep Mulyadinata juga ikut melakukan gugatan. Namun, seluruh gugatan ketiga pihak tersebut ditolak oleh MK.

Read More

Atut-Rano siap terima putusan MK

Atut-Rano siap terima putusan MK Jakarta (ANTARA News) - Menjelang pembacaan putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (22/11), pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Banten, Ratu Atut-Rano Karno (Atut-Rano), mengemukakan bahwa siap menerima apa pun keputusan itu.
"Tim Atut-Rano siap menerima apa pun keputusan MK dengan lapang dada dan legowo," kata Juru Bicara Atut-Rano, Iwan K. Hamdan, dalam siaran persnya, Senin, berkaitan dengan sidang sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah (Pilkada Banten).
Iwan juga menyatakan, sikap Atut-Rano ini seharusnya juga diikuti oleh pemohon, yakni pasangan Wahidin Halim - Hj. Irna Narulita dan pasangan H. Jazuli Juwaini LC - Makmun Muzakki, serta bakal calon dari independen Dwi Jatmiko - Tjejep Mulyadinata.
Pihak Atut-Rano berkeyakinan, berdasarkan fakta persidangan, maka MK akan mengukuhkan kemenangan Atut-Rano sebagaimana hasil keputusan sidang pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten.
"Hari Selasa (22/11) adalah hari pengukuhan, bahwa sejatinya kami telah menang dengan cara yang terhormat, melalui proses yang begitu bermartabat dan dalam suasana pilkada yang hebat," ujarnya.
Iwan juga menyatakan, dalam sidang keputusan hari Selasa, pasangan calon Atut-Rano akan hadir dalam ruang sidang, mengikuti dan menyimak apapun keputusan yang dibacakan oleh Ketua MK, Mahfud MD.
"Ini adalah bentuk sikap siap menang siap kalah dari pasangan calon Atut-Rano dalam mengikuti semua proses pilkada Banten," katanya.
Sengketa Pilkada Provinsi Banten ini dimohonkan oleh dua pasangan, yakni pasangan Wahidin Halim - Hj. Irna Narulita dan pasangan H Jazuli Juwaini LC - Makmun Muzakki serta bakal calon dari independen Dwi Jatmiko - Tjejep Mulyadinata.
Para pemohon mengajukan gugatan ke MK karena memiliki cukup bukti dugaan kecurangan dalam Pilkada Banten.
Dalam permohonannya ini, para pemohon meminta ke MK memerintahkan KPU untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), dengan alasan banyaknya dugaan kecurangan yang dilakukan pasangan Ratu Atut Chosiyah - Rano Karno.
Pemohon menilai pasangan Atut-Rano melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif seperti dugaan politik uang, ketidaknetralan penyelenggara Pilgub dan pengerahan birokrasi.
Hasil Pilkada Banten telah dimenangkan oleh pasangan nomor urut satu (Atut-Rano) dengan perolehan sebesar 49,65 persen suara.
(T.J008/I007)

Editor: Priyambodo RH

Read More

BPS: Daya Beli Petani Banten Meningkat

SERANG - Kesejahteraan petani Banten terindikasi mengalami peningkatan, dengan terjadinya penguatan daya beli secara signifikan. Hal itu diindikasikan dari kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada Oktober 2011 sebesar 105,63 atau meningkat 0,17% dibandingkan September yang sebesar 105,45.
Berdasarkan sajian data terbaru dari Biro Pusat Statistik (BPS) Banten, pada awal November lalu, tiga subsektor yang mengalami kenaikan indeks yaitu tanaman pangan naik 0,35% dari 105,72 menjadi 106,08, tanaman perkebunan rakyat naik 0,51% atau naik dari 104,06 menjadi 104,59, dan peternakan naik 0,27% dari 101,02 menjadi 101,29.
Ketua BPS Banten, Nanan Suhandi, menjelaskan NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan petani.
"NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP berarti semakin kuat pula tingkat daya beli petani," tuturnya.
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di 4 Kabupaten (Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang) pada bulan Oktober 2011, NTP Banten mengalami kenaikan sebesar 0,17% dibandingkan bulan September yaitu dari 105,45 menjadi 105,63. Hal ini disebabkan karena laju kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih cepat dibandingkan laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani.
Indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,37% yaitu dari 141,75 menjadi 142,27. Sedangkan indeks yang dibayar petani mengalami kenaikan sebesar 0,21% dari 134,42 pada bulan September menjadi 134,69 pada bulan Oktober
2011. Bila melihat NTP per subsektor pada Oktober 2011 ini, dari lima subsektor ternyata tiga subsektor mengalami kenaikan indeks yaitu subsektor tanaman pangan mengalami kenaikan indeks sebesar 0,35%, tanaman perkebunan naik 0,51%, dan peternakan mengalami kenaikan sebesar 0,27%.
Indeks harga yang diterima petani menunjukkan fluktuasi harga beragam komoditas pertanian yang dihasilkan petani. Pada Oktober 2011, indeks harga yang diterima petani Banten mengalami kenaikan sebesar 0,37% dibandingkan September, yaitu dari 141,75 menjadi 142,27. Dari lima subsektor tiga subsektor mengalami kenaikan indeks yaitu tanaman pangan naik 0.54%, perkebunan naik 0,62%, dan peternakan naik 0,50%.
Kenaikan indeks harga yang diterima petani disebabkan naiknya harga cabe rawit 16,41%, kopi biji kering (1,96%), kerbau 1,02%, kepiting laut 11,63% serta yang lainnya. Sedangkan subsektor Tanaman Pangan/Padi dan Palawija (NTP-P) pada bulan Oktober mengalami kenaikan indeks sebesar 0,35% dari 105,72 menjadi 106,08.
Hal ini terjadi karena laju kenaikan indeks harga yang diterima petani (0,54%) lebih cepat dibanding laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani (0,20%). Kenaikan indeks harga yang diterima petani Banten pada subsektor tanaman pangan terjadi karena adanya kenaikan indeks pada subkelompok padi sebesar 0,59% dan indeks subkelompok palawija sebesar 0,20%. Kenaikan indeks subkelompok padi dipengaruhi naiknya harga gabah kering giling sebesar 0,59%, sedang kenaikan indeks palawija disebabkan naiknya harga ketela rambat 3,48%, dan ketela pohon 0,54%.
Di sisi lain kenaikan pada indeks dibayar petani karena pengaruh naiknya Indeks Harga Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) sebesar 0,20% dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) naik sebesar 0,20%. Untuk BPPBM kenaikan indeks ini dipengaruhi kenaikan tiga subkelompok yaitu bibit 0,27%, obat-obatan dan pupuk 0,58%, dan penambahan barang modal 0,40%.
Lima komoditi yang menyebabkan kenaikan indeks pada subkelompok BPPBM adalah kenaikan harga urea 2,16%, cangkul 1,70%, arit/sabit 1,14%, dan sewa traktor tangan 0,76%. Sedangkan komoditi yang menghambat kenaikan indeks BPPBM adalah penurunan harga TSP 0,98%, golok 0,55% dan oli 0,09%.
Harga Gabah
Berdasarkan observasi sebanyak 35 transaksi gabah di tiga kabupaten sentra pertanian (Pandeglang, Serang dan Lebak), rata-rata harga gabah di tingkat petani pada Oktober 2011 dibandingkan keadaan September untuk dua kualitas mengalami kenaikan. yaitu Gabah Kering Giling (GKG) naik sebesar 8,64 persen, dan Gabah Kualitas Rendah naik sebesar 4,49 persen.
Pemantauan harga ini dilakukan melalui pencacahan rutin bulanan. Observasi dilakukan terhadap kelompok kualitas yaitu: GKG 15 observasi (42,86%), GKP 12 observasi (34,29%), dan gabah kualitas rendah sebanyak 8 observasi (22,86%).
Harga tertinggi di tingkat petani sebesar Rp.4.600,- per kg dan di tingkat penggilingan
sebesar Rp.4.650,- untuk kualitas GKG varietas Ciherang, berada di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak.
Untuk rata – rata komponen mutu yang terdiri dari kadar air (KA) dan kadar hampa/kotoran (KH) , yaitu untuk GKG KA nya sebesar 11,94 persen dan KH-nya sebesar 2,70 persen. Untuk gabah dengan kualitas GKP KA nya sebesar 14,16 persen dan KH nya 7,53 persen sedangkan untuk Kualitas Rendah KA nya 14,73 persen dan KH 12,55 persen.
Rata-rata harga gabah kualitas kering giling (GKG) di Provinsi Banten sebesar Rp.4.203,- per kg di tingkat penggilingan atau naik 8,64% dan di tingkat petani sebesar Rp. 4.118,- per kg atau naik 8,14%. Sedangkan untuk gabah kualitas rendah di tingkat penggilingan mengalami kenaikan rata-rata harga sebesar 4,49% atau naik dari Rp. 3.554,- menjadi Rp. 3.721,- per kg dan ditingkat petani mengalami kenaikan rata-rata harga 4,83.

(ibuatut.com)

Read More

Ratu Atut–Rano Karno Menangi Pilgub Banten 49,64 %

Serang - Pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten 2011. Perolehan suara itu terungkap dalam rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dalam rangka rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pilkada Banten di Serang, Minggu, 30 Oktober 2011.
Pasangan nomor urut satu itu memperoleh suara terbanyak di tujuh kabupaten/kota dari delapan kabupaten/kota di Banten yakni di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang Selatan dan di Kabupaten Serang.
Sementara di Kota Tangerang suara terbanyak diperoleh pasangan nomor urut dua Wahidin Halim-Irna Narulita.
Hasil rekapitulasi penghitungan suara dari delapan KPU kabupaten/kota menunjukkan, pasangan nomor urut satu Ratu Atut-Rano Karno meraih 2.136.035 suara atau 49,64 persen, pasangan nomor urut dua Wahidin Halim-Irna Narulita memperoleh 1.674.957 suara atau 38,93 persen dan pasangan nomor urut tiga Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki memperoleh 491.432 suara atau meraih 11,42 persen dari total suara sah 4.302.424 suara.
Rapat Pleno terbuka KPU Banten dipimpin Ketua KPU Hambali dan dihadiri empat anggota KPU Banten Didi M Sudih, Nasrullah, Lukman Hakim, dan Agus Supriyatna. Pleno KPU Banten juga dihadiri KPU kabupaten/kota dan Panwas provinsi dan kabupaten/kota.
Rapat Pleno KPU Banten juga dihadiri Kapolda Banten Brigjen Pol Eko Hadi Sutedjo, Danrem 064/Maulana Yusuf Kol Inf Joko Warsito serta unsur Muspida Provinsi Banten.
Namun, rapat pleno terbuka KPU Banten tersebut tidak dihadiri pasangan calon gubernur nomor urut dua dan tiga dan hanya pasangan nomor urut satu Ratu Atut Chosiyah - Gubernur Rano Karno yang datang menjelang akhir rapat pleno.

Read More

Optimisme para Petani atas Kemenangan Ratu Atut-Rano Karno

SERANG – Petani Banten bersukur dan sangat optimistis terhadap dunia pertanian Banten akan mengalami kemajuan apabila Hj. Ratu Atut Chosiyah kembali menjadi Gubernur. Dengan dukungan H. Rano Karno sebagai wakilnya, sosok yang memiliki kepekaan sosial tinggi terhadap masyarakat menengah-bawah di perkotaan juga para petani di pedesaan.

Demikian pendapat sejumlah tokoh petani di Banten, yang dihubungi Jumat (28/10/2011). "Selama ini Ratu Atut memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan di bidang pertanian, karena beliau memang dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan pertanian di Ciomas (daerah asal Ratu Atut.Red)," kata H. Ade Junaedi, Ketua KTNA Kabupaten Pandeglang.
Keseriusan dan semangat Ratu Atut dalam memajukan pertanian diakui Ade, Ketua Gapoktan Mekar Tani Sukija Atmaja, Ketua KTNA Kabupaten Lebak H. Oong Syahroni, Bendahara KTNA Banten Elan, dan Ketua Gapoktan Talagawangi Anis Fuad. "Ibu Atut sangat serius mengejar target surplus beras dan mengkhawatirkan terjadinya krisis petani. Itu yang paling saya ingat," kata Ade.
Dalam setiap kunjungan kerja, di mana selalu bertemu dengan kalangan petani, menurut Ade, Ratu Atut selalu memberikan dorongan semangat kerja kepada para petani untuk meningkatkan produksi. Beliau juga berusaha menggandeng kalangan industri swasta untuk secara aktif bekerja sama secara aktif membangun pertanian. "Responnya terhadap masalah-masalah pertanian juga sangat cepat," tambah Ade.
Ketua KTNA Kabupaten Lebak H. Oong Syahroni mengatakan, optimistis pertanian Banten khususnya Lebak akan lebih maju dan berkembang ke arah meningkatnya kesejahteraan hidup para petani, apabila Hj. Ratu Atut Chosiyah kembali memimpin baten. Hal itu bisa dilihat dari beberapa program yang akan dilaksanakannya ke depan, antara lain pembangunan infrastruktur dan pengembangan lembaga.
Menurut Oong, selama lima tahun kepemimpinannya di masa yang lalu, Ratu Atut telah membuktikan bukti nyata keberhasilannya membangun dan mengembangkan pertanian Banten. Keberhasilan itu diakui pula oleh pemerintah pusat dengan diberikannya penghargaan Satya Lencana Wirakarya Bidang Pertanian kepada Ibu Atut. "Ia juga berhasil membawa Banten masuk dalam jajaran daerah lumbung padi nasional," tambahnya.
"Itu suatu prestasi yang tidak datang begitu saja, melainkan diraih oleh kepemimpinan yang memiliki visi dan misi ke depan yang jelas dan terarah terhadap bidang pertanian. Saya optimis ke depan, pertanian Banten akan semakin diperhitungkan secara nasional dan memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan," katanya.
Sedangkan Ketua Gapoktan Mekar Tani Sukija Atmaja, mengharapkan perhatian yang lebih besar terhadap kondisi sarana prasarana infrastruktur pertanian, khususnya untuk mengantisipasi kondisi iklim yang ekstrim seperti bencana banjir dan kekeringan. "Upaya yang telah dilakukan selama ini harus diteruskan dan ditingkatkan lagi," tambahnya.
Ia menyebutkan, langkah pemerintah provinsi merehabilitasi Sungai Cilemer dan membangun sodetan sungai perlu dipercepat penyelesaiannya agar masalah banjir dan kekeringan yang sering dihadapi petani di Kabupaten Pandeglang dapat teratasi. "Saya yakin pertanian akan lebih maju dan berkembang apabila Banten kembali dipimpin oleh tokoh yang memiliki visi kuat tentang pertanian seperti Ibu Atut," katanya.

Read More

Ratu Atut Rano Karno Unggul di Cilegon

Cilegon - Pasangan calon gubernur Banten dan wakilnya, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno, untuk sementara meraih suara terbanyak di Cilegon dengan 62 persen atau 102.807 suara, jauh meninggalkan para pesaingnya.
"Berdasarkan tabulasi suara yang masuk di KPU Kota Cilegon, pasangan nomor urut satu masih unggul dibandingkan dua kandidat lainnya," kata Ketua KPU Kota Cilegon, Syaeful Bachry, di Cilegon, Senin (24/10).
Dia menjelaskan, saat ini kandidat dengan nomor urut satu, Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno memperoleh suara sebanyak 102.807, sedangkan Wahidin Halim-Irna Narulita mendapatkan 34.330 suara dan pasangan Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki mendulang 29.247 suara.
"Kalau dilihat dari prosentase, nomor urut satu 62 persen, nomor urut dua sebesar 20 persen, dan nomor urut tiga 18 persen," katanya.
Dengan demikian, untuk sementara total suara yang masuk ke KPU Kota Cilegon berjumlah 166.384 suara, dari total pemilih di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 265.532 jiwa.
"Untuk resminya nanti kami akan sampaikan, berapa sebenarnya jumlah suara yang masuk, dan warga yang golput. Karena sampai saat ini PPK masih melakukan perhitungan secara manual," ujarnya.
Secara terpisah, Ketua PPK Kecamatan Pulomerak, Murod, mengatakan, pihaknya saat ini masih terus melakukan proses perhitungan manual di Pulomerak.
"Di Pulomerak ada empat kelurahan, dan Insya Allah hari ini juga proses penghitungan akan selesai," ujarnya.

(ratuatut.com / ant)

Read More

Ratu Atut akan Prioritaskan Program Pro-Rakyat

SERANG - Jika kembali memenangkan Pemilukada Banten, calon gubernur nomor urut 1 Hj. Ratu Atut Chosiyah akan meneruskan program-program pembangunan yang bersifat pro-rakyat, khususnya dalam kaitan pemberdayaan ekonomi masyarakat Banten secara merata dan berkeadilan.
"Program-program pro-rakyat akan menjadi prioritas saya pada periode lima tahun ke depan, setelah pada periode lima tahun lalu konsentrasi pembangunan lebih pada menata pondasi-pondasi agar semakin kokoh. Tentu saja masih banyak kekurangan yang harus ditingkatkan lagi di masa depan," katanya, usai menggunakan hak pilihnya di TPS V Lingkungan Kubil, Cipocok Jaya, Kota Serang, Sabtu (22/10/2011).
Salah satu rencana yang akan direalisasikan antara lain pembangunan Bendungan Karian, yang bisa menjawab kebutuhan air bagi seluruh masyarakat Banten di masa mendatang. Bendungan yang berlokasi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak ini, terhitung sebagai megaproyek di Provinsi Banten.
"Pengelolaan sumberdaya air menghadapi berbagai tantangan terutama dengan adanya perubahan iklim (climate change). Seiring dengan pertambahan penduduk yang begitu cepat dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pembangunan sistem penyediaan air yang kuat mutlak diperlukan," katanya.
Potensi air di Banten sangat besar. Tetapi, sambung Atut, Banten sampai saat ini belum mempunyai bendungan berskala besar. Padahal, kebutuhan air baku di wilayah Provinsi Banten saat musim kemarau
cukup tinggi, terutama di pantai-pantai utara Banten.
Pembangunan Bendungan Karian akan sangat membantu suplai air untuk Banten, yang lambat laun mendekati kritis. Bendungan Karian rencananya akan memiliki kapasitas hingga 310 juta meter kubik, sehingga dapat menjamin penyediaan air baku 20–30 tahun mendatang.
"Dengan adanya Bendungan Karian, kebutuhan air baku untuk domestic municipal dan industry yang terus meningkat cepat dan pesat, dapat terpenuhi khususnya daerah Banten. Bahkan, Banten bisa membantu Jakarta bagian barat dan sebagian kecil wilayah Jawa Barat khususnya bagian barat laut," tutur Ratu Atut.

 

(wp,joy)

Read More

Ratu Atut Memimpin Banten, Membangun Ketahanan Pangan

SERANG - Hari ini, Kamis (20/10/2011), Indonesia ikut memperingati Hari Pangan Sedunia ke-31, yang dipusatkan di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Peringatan ini dihadiri Wakil Presiden Boediono, Menteri Pertanian Suswono, Perwakilan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), James Mc Grane, serta sejumlah perwakilan negara sahabat.
Bagi Banten, isu ancaman ketahanan pangan dunia telah menjadi perhatian serius Hj. Ratu Atut Chosiyah selama lima tahun periode lalu masa kepemimpinannya. Berbagai program dan bantuan pertanian ia salurkan kepada kelompok masyarakat petani, serta secara bertahap dan konsisten meningkatkan kualitas sarana prasarana infrastrukturnya.
Pemerintah Provinsi Banten terus bekerja keras secara intensif untuk membangun ketahanan pangan regional Banten, yang pada gilirannya juga akan memberikan kontribusi besar terhadap produksi bahan pangan dan ketahanan pangan secara nasional, khususnya di sektor beras.
Tahun lalu, Provinsi Banten mencatat namanya dalam daftar "10 besar" lumbung padi nasional di urutan ke-9 dengan peningkatan sebesar 199,04 ribu ton (10,76 persen). Peningkatan produksi padi ini sangat dipengaruhi oleh peningkatan luas panen padi yang signifikan baik untuk padi sawah maupun padi ladang.
Luas panen padi sawah tahun 2010 meningkat 35,23 ribu hektar atau naik 10,59 persen, sedangkan luas panen padi ladang meningkat 5,04 ribu hektar atau naik 15,11 persen dibandingkan luas panen tahun 2009. Hal ini membuktikan keseriusan Hj. Ratu Atut Chosiyah dalam agenda pembangunan di bidang pertanian.
"Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras seluruh petani di wilayah Banten dan pemerintah kabupaten/kota serta provinsi dalam upaya memacu laju produksi pertanian, guna memenuhi kebutuhan rakyat Banten terhadap bahan pangan. Namun, kita jangan lantas berpuas diri, tetapi harus lebih giat lagi dalam bekerja," kata Atut, yang tahun lalu menerima tanda penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pertanian.
Ke depan, Ratu Atut juga sudah mengantongi rencana akan memperkuatkan kerjasama antara para petani dan perusahaan, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk suatu Badan Usaha Milik Petani (BUMP). "Saya harapkan BUMP akan mampu mendorong peningkatan dan stabilitas produksi beras di wilayah Banten," katanya.
BUMP, menurut Ratu Atut, merupakan kontribusi industri terhadap Banten dalam pembangunan pertanian. Pengusaha yang bergerak di Banten, juga harus memiliki kepedulian dan ikut berperan aktif dalam pemberdayaan petani, baik secara kelembagaan maupun individu.
"Misalnya, salah satu persoalan yang selalu melilit petani adalah kepastian tersedianya sarana prasarana seperti bibit, pupuk, dan sebagainya. Dengan adanya BUMP, maka semua masalah tersebut akan dapat diselesaikan pada waktunya, termasuk kepastian pemasaran dengan harga dasar yang baik," jelasnya.
Ratu Atut tahun ini, juga membangun kerjasama dengan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), yaitu PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pusri Grup, PT PLN, PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT ASKES, PT ANTAM Tbk. Kerjasama ini merealisasikan penanaman padi dalam program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K).
Program ini akan meliputi 400.185 hektar sawah di Banten atau 70,21% dari target sekitar 570.000 ha. Dengan realisasi program GP3K, produksi beras di Banten yang selama ini masih pada kisaran 5 ton per hektar diharapkan bisa meningkat hingga 7 ton per hektar. "Dengan demikian kontribusi Banten terhadap produksi beras nasional juga akan naik," tambah Ratu Atut.
Hal ini juga sebagai langkah antisipasi terhadap angka ramalan (AREM) produksi beras Banten 2011 yang diperkirakan akan kembali menurun sebesar 94,54 ribu ton (4,62 persen) dibandingkan tahun 2010, yaitu hanya mencapai 1,95 juta ton GKG. "Oleh sebab itu, saya mengajak para petani bekerja lebih giat untuk mematahkan ramalam tersebut. Saya yakin petani Banten mampu dan bisa," tandasnya.

 

(ibuatut.com)

Read More