8 Kepala Daerah di Banten Tandatangani Pakta Integritas Tolak KKN

Jakarta - Sebanyak delapan  kepala daerah di Banten, ditambah Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno,  menandatangani  pakta integritas untuk tidak melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penandatanganan pakta integritas itu dilakukan di Pendopo Kantor  Gubernur Banten, Selasa (20/3/).
Kepala daerah yang menandatangani pakta integritas itu antara lain Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi dan Wakilnya Heriani, Bupati  Serang Taufik Nuriman dan Wakilnya Ratu Tatu Chasanah, Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi dan Wakilnya Edi Ariadi dan Bupati Tangerang Ismet Iskandar.
Sedangkan untuk tiga daerah lainya hanya dilakukan oleh wakilnya, yaitu Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, Wakil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, dan Wakil Wali Kota  Serang Nana Suryana.
Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, pentingnya penerapan pakta integritas ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sesuai dengan Inpres Nomor 17 tahun 2011.
"Dengan terbitnya Inpres tersebut penerapan pakta integritas tidak lagi merupakan program sukarela melainkan menjadi kewajiban bagi setiap aparat di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah," kata Herry Yana Sutisna dalam sambutanya, di Pendopo Kantor Gubernur Banten.
Menurut Herry Yana Sutisna, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) untuk menyusun nota kesepahaman dalam rangka penerapan dan evaluasi pakta integrasi di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Langkah ini, sebagai tindakan konkrit penandatanganan dokumen pakta integritas yang telah dilakukan di setiap daerah.
"Hal ini kami lakukan karena hasil monitoring di lapangan penandatanganan fakta integritas ini hanya sebagai seremonial saja," katanya. 
Sementara itu, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi mengatakan, sangat menyambut baik penandatanganan pakta integritas tersebut sebagai komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. [149]

 

SP

Read More

Tingkatkan Hubungan Ekonomi, Indonesia-Cina Bentuk Komisi Bersama

BEIJING –- Pemerintah Indonesia dan Cina bersepakat untuk membentuk komisi bersama. Hal itu untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.
“Komisi ini langsung melapor ke Presiden jika di Indonesia. Sedangkan jika di Cina melapor langsung ke Presiden dan Perdana Menteri,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti dilaporkan wartawan Republika, Nasihin Masha dari Beijing, Cina, Sabtu (24/3).
Di hari terakhir kunjungannya ke Cina, Presiden mengadakan jumpa pers untuk menjelaskan poin-poin penting hasil pertemuannya dengan para pemimpin Cina. Presiden mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Hu Jintao, PM Cina Wen Jiabao, dan Ketua Polit Biro Partai Komunis Cina Li Changchun.
Dalam lawatannya ini, Presiden didampingi Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo, Mendikbud M Nuh, Menpora Andi A Mallarangeng, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.
Selain itu, turut pula empat anggota parlemen dan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah. Juga ikut pula Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung. Selain itu, para pengusaha Indonesia juga dihadirkan untuk dipertemukan dengan pengusaha Cina. Para pengusaha itu berhasil melakukan 15 penandatangan kerja sama, sedangkan pemerintah menandatangani enam kesepakatan.
Adapun komisi-komisi itu, kata Presiden, di antaranya Komisi Perdagangan dan Investasi, Komisi Pertanian, Komisi Pariwisata, Komisi Energi, dan Komisi Pertahanan. Pembentukan komisi-komisi tersebut bertujuan untuk melancarkan hubungan kedua negara. “Sehingga makin efektif dan fokus,” katanya.
Sejak 2005, kata SBY, Indonesia menetapkan Cina menjadi mitra strategis. Hal itu dilakukan ketika Hu Jintao melakukan kunjungan ke Indonesia. Sejak itu, hubungan Indonesia dan Cina meningkat di segala bidang. Presiden juga menjelaskan, saat ini Indonesia telah menetapkan 14 negara sebagai mitra strategis. Di antaranya, Korea Selatan, Jepang, India, Brasil, Australia, Amerika Serikat, Rusia, dan Afrika Selatan.
“Kemitraan strategis itu kemitraan yang komprehensif untuk kepentingan nasional,” katanya.
Lebih lanjut SBY menjelaskan bahwa Indonesia harus pandai menangkap dan mencari peluang. Cina bersama India dan Indonesia adalah tiga negara yang tetap mencapai pertumbuhan yang tinggi  dan konsisten selama krisis 2008. Cina merupakan kekuatan ekonomi terbesar di Asia dan kedua di dunia.

Sedangkan Indonesia terkuat di Asia Tenggara dan keenam belas di dunia. Dengan saling bersinergi di antara kedua negara maka diharapkan akan saling menguntungkan kedua negara bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu strateginya adalah dengan kerja sama ekonomi karena bisa memberi manfaat riil.
Karena di saat krisis yang lalu, kata Presiden, justeru kedua negara mengalami peningkatan volume perdagangan. Sedangkan di bidang investasi, katanya, walau berkembang tapi belum sesuai potensi. Di bidanfg energi, katanya, perlu frame work yang baru dengan mengutamakan kepentingan dalam negeri. Sedangkan untuk bidang hukum, politik, dan pertahanan juga terus berkembang. “We are on the right track,” katanya.
Presiden mengakui ada hal-hal yang kemudian menimbulkan “kegaduhan”. Untuk itu, ia menyelesaikannya satu demi satu untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Di antaranya ia menyampaikan langsung soal kesulitan Bank Mandiri untuk membuka cabang di Shanghai. Ada masalah yang tersisa dari pembangunan pembangkit listrik. Juga menyangkut kasus gas di Tangguh. “Semua sepakat untuk duduk bersama untuk mencapai solusi yang diterima bersama,” katanya.

http://www.republika.co.id//berita/nasional/umum/12/03/24/m1dwpv-tingkatkan-hubungan-ekonomi-indonesiacina-bentuk-komisi-bersama

Read More

Ada Dua Sisi Investasi di Banten

Serang- Saat ini, Indonesia menghadapi pasar bebas Asia Fasifik. Dengan jumlah penduduknya lebih dari 250 juta, Indonesia menjadi pasar tersendiri. Kalau tidak dilindungi, produk dalam negeri, atau melindungi pasar domestik, pertumbuhan ekonomi akan menjadi kurang bagus. Demikian dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Nurul Mutaqin, kepada koranbanten.com, saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

“Untuk kebutuhan masyarakat Indonesia atau masyarakat Provinsi Banten harus dipenuhi dengan produk kita sendiri atau produk dalam Negeri. Jadi produk impor kita coba investornya untuk investasi di Indonesia. Itu kebijakan secara umum,” ujar Nurul.

Menurut Nurul, Banten juga memiliki potensi di bidang pertanian. Investasi di bidang pertanian ini bagaimana memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

“Investasinya adalah masyarakat itu sendiri. Karena jumlah tabungan masyarakat Provinsi Banten berbanding dengan jumlah uang yang dikreditkan kembali kepada masyarakat masih ada sekitar 13.000 per tahun,” ujarnya.

Upaya ini, kata Nurul, untuk memperkuat reinvestmen (investasi lokal-red). Ini juga berkaitan tentang sektor lumpur hijau (pertanian), kemudian perikanan, perkebunan.

“Kita akan perkuat dengan pembiayaan investasi dari lembaga keuangan. Kita arahkan agar investasi lembaga keuangan ini mau menyentuh dunia usaha pertanian,” kata Nurul.

Di satu sisi, kata Nurul, pertanian masyarakat, khususnya petani kecil tidak mempunyai jaminan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Banten akan membuat lembaga penjamin kredit daerah. Upaya ini dilakukan untuk memfasilitasi kesulitan kolektoral jaminan di masyarakat supaya menjadi bankable.

“Banten bukan hanya layak ekonomi saja. Bankable (kelayakan bank) adalah kelayakan ekonomi, dan resiko bank. Jadi ada dua sisi investasi. Di sektor manufaktur, kita juga berupaya menarik investor guna memperkuat komoditas produksi dalam negeri khususnya di Provinsi Banten,” terangnya.

Menurut Nurul, Banten memiliki keuntungan karena terdapat industri dari hulu sampai ke hilir. Hulunya yaitu keberadaan PT. Chandra Asri. Dengan adanya industri hlu ini, maka lebih mudah menarik investasinya. Karena sektor antara dari hulu ke hilir ini industrinya banyak sekali.

“Sekitar 50%, produk-produk yang kita pakai sehari-hari itu dimulai dari petrokimia. Kendaraan yang kita pakai, kursi-kursi, meja, dan hampir dimulai dari ujungnya industri petrokimia. Bisa ratusan, bahkan ribuan komunitas investasi yang bisa ditarik. Terkait pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itukan investasi ekspor impor,” jelasnya.

Menurut Nurul, investasi berkaitan juga dengan daya saing daerah. Daya saing daerah itu adalah kemampuan untuk menarik investor. Daya tariknya yang pertama lokasi harus strategis. Namun strategis saja tidak cukup.

“Harus ada persiapan infrastruktur guna mendukung keberadaan kawasan industri. Misalnya, pembangunan akses jalan. Infrastruktur itu menjadi keharusan. Kedua adalah pemberian insentif. Kita usulkan insentif dengan melakukan reduksi pajak (pengurangan pajak). Karena pajak itu salah satu faktor produksi,” ujarnya.

Saat ini, kata Nurul, Banten sedang mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu di daerah Tanjung Lesung. KEK ini untuk menarik investasi di bidang Pariwisata.

“Untuk menyosong KEK, akan disiapkan bandara, jalan tol, dan sarana infrastruktur lainnya. Namun insentif pajaknya belum ditentukan. Promosi pengembangannya dilakukan oleh pihak pengembang. Mereka sudah memasarkan ke berbagai negara diantaranya Arab, Dubai, dan lainnya,” ujarnya. @HEMI/MANSAR

Read More

Bank BJB Buka "Waroeng bjb" Permudah Kredit UMKM

Banten - Bank Jabar Banten membuka unit pelayanan kredit fungsional yang berada di lingkungan sentra usaha atau lingkungan pasar di Banten dengan sebutan 'waroeng bjb'.
Direktur Utama Bank Jabar Banten (BJB) Bien Subiantoro di Serang, Senin, mengatakan keberadaan waroeng bjb di sentra usaha atau pusat niaga tersebut tujuannya untuk mendorong penyaluran dan mempermudah pelayanan kredit bagi pelaku UMKM.
Program tersebut sasarannya mencari segmen pasar kredit skala mikro dan kecil, baik perorangan maupun pelaku usaha dalam kelompok usaha yang memiliki potensi untuk dibiayai dengan kredit.
"Kemudahan dari program ini, pelaku usaha tidak perlu datang ke kantor cabang bjb untuk mengajukan kredit. Petugas kami akan datang ke tempat usaha, tiga sampai empat hari permohonan kredit itu akan cair," kata Bien Subiantoro usai menghadiri peresmian 'waroeng bjb' Pasar Induk Rau bersama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Kota Serang.
Ia mengatakan, tujuan dibukanya waroeng bjb tersebut diantaranya untuk membantu pengusaha mikro dalam meningkatkan usahanya, membantu pelaku UMKM agar memiliki akses dengan bank serta membantu upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM.
"Tahap awal di wilayah Serang akan dibuka di empat pasar, yakni di Pasar Rau, Ciruas, Cikande dan Pasar Baros," kata Bien.
Menurut dia, penyaluran kredit mikro bjb tahun 2011 di Banten mencapai Rp307,9 miliar. Sehingga dengan adanya 'waroeng bjb' tersebut target penyaluran kredit mikro pada 2012 naik 100 persen atau mencapai Rp600 miliar.
Selain penyaluran kredit mikro bagi pelaku UMKM, BJB juga melakukan nota kesepahaman dengan pihak pemerintah Kabupaten Serang dalam upaya pengembangan program PNPM Mandiri melalui pemberian pelatihan, pendampingan, pendidikan keuangan dan pelayanan jasa perbankan.
"Melalui kerja sama ini pengusaha mikro perempuan yang sudah mapan namun modal dari PNPM terbatas, maka bisa diarahkan ke kredit mikro di 'waroneg bjb', kata Bien Subiantoro.
Sementara itu Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mengatakan, dengan kemudahan memeperoleh kredit bagi pengusaha mikro dari bank bjb, diharapkan UMKM di Banten bisa berkembang dengan cepat, sehingga target Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten 6,8 persen pada 2012 bisa tercapai.
"Saya berharap warga Banten bisa memanfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan usahanya. Sehingga UMKM di Banten yang berjumlah sekitar 980 ribu unit, bisa terus berkembang dengan baik," kata Ratu Atut Chosiyah.

Read More

Ratu Atut Yakin Ekonomi Tumbuh 6.8 Persen

SERANG, BP – Gubernur Ratu Atut Chosiyah menyatakan sikap optimisme soal pertumbuhan ekonomi Banten pada 2012 ini yang ditargetkan tembus pada angka 6.8 persen. Angka yang melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional ini didasarkan pada iklim investasi yang dinilai semakin baik di Banten.

“Target laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Banten di kisaran 6.5 persen hingga 6.8 persen. Tapi kami mengusahakan pertumbuhan ekonomi kita bisa di atas LPE nasional yang ditargetkan pada tahun ini di kisaran angka 6.7 persen,” ujar Atut usai meresmikan keberadaan Waroeng Bjb di Pasar Rau, Kota Serang, Senin (18/3).

Menurut  Atut, pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diraih karena jumlah investor yang telah mengantre untuk masuk ke Provinsi Banten. Karenanya, lanjut dia, yang diperlukan adalah koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder untuk mendukung potensi pertumbuhan tersebut.

Melalui kerjasama, diharapkan LPE di atas angka nasional tidak hanya menjadi mimpi, melainkan realita yang dirasakan masyarakat.

“Banten saat ini menjadi primadona nasional dalam hal penanaman modal. Tidak hanya kedatangan PT KS Posco. Dalam waktu dekat ini Petrokimia juga akan menanamkan modal sebesar 5 miliar dollar AS di sini,” terangnya.

Dalam kesempatan itu, Atut juga berharap dalam waktu kurang dari 36 bulan ke depan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung sudah dapat beroperasi. Sehingga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi baru di Banten.

Sebab, KEK Tanjung Lesung yang bakal dijadikan salah satu obyek wisata andalan di Provinsi Banten, tentu akan mampu menjadi daya tarik kedatangan wisatawan nasional dan mancanegara untuk memacu pertumbuhan di daerah sekitar.

Namun, politisi Partai Golkar ini mengaku sedikit terganggu dengan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April mendatang. Sebab, bisa dipastikan bahwa kenaikan BBM menjadi guncangan stabilitas ekonomi daerah.

Karena itu, kata Atut, dirinya bersama 33 gubernur se Indonesia telah menyampaikan keberatan atas rencana tersebut. Namun, pihaknya memahami upaya pemerintah pusat menaikan BBM demi menyelamatkan APBN.

“Keberatan kami disampaikan saat menghadiri pertemuan 33 gubernur se Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu,” ujarnya seraya menegaskan bahwa jika pun pemerintah tetap akan menaikkan harga BBM, dirinya akan berupaya agar tidak terjadi pengaruh yang besar terhadap geliat pertumbuhan ekonomi di Banten.

Ditemui secara terpisah, Pimpinan Kantor Bank Indonesia (BI) Serang, Andang Setyobudi mengatakan, terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM, tidak berpengaruh besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi, baik dalam skala nasional maupun regional.

“Jika kenaikan sebesar Rp500, inflasi diperkirakan naik 0,3 persen. Hal ini tidak akan berdampak besar pada perekonomian Banten. Mengingat pertumbuhan ekonomi Banten saya nilai cukup kuat,” ujarnya.(JPNN)

sponsor

Read More

Ratu Atut Setujui tuntutan Buruh naikkan Upah

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyetujui tuntutan revisi upah minimum kabupaten/kota 2012 yang diajukan Aliansi Serikat Buruh/Serikat Pekerja Tangerang Raya, Kamis (29/12/2011). Persetujuan itu disampaikan Atut pada Kamis menjelang pukul 23.00 melalui sambungan telepon kepada Imam, salah seorang perwakilan buruh yang sejak sore menunggu kepastian tuntutan mereka di Pendapa Gubernuran Banten.

Telepon genggam yang dipakai dalam percakapan itu adalah milik Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Eutik Suarta. Percakapan telepon itu diperkeras suaranya sehingga dapat didengar oleh mereka yang hadir di ruang depan Pendapa Gubernuran Banten.

"Revisi UMK untuk Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan disetujui dan disamakan dengan DKI Jakarta sebesar Rp1.529.150," ujar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Jumat (30/12/2011).

Pada kesempatan tersebut Atut juga meminta agar pada tahun 2013 jangan sampai lagi ada dua kali SK penetapan UMK. Dia meminta soal UMK diolah dulu di tingkat kabupaten/kota agar disetujui semua pihak.

Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten mengabulkan tuntutan mereka untuk merevisi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dari Rp1.381.000 menjadi Rp1.529.150 per bulan.

Sedangkan empat tuntutan buruh lainnya, yaitu mencabut Permen No 17 Tahun 2005, mereformasi dewan pengupahan dan menghapus sistim kontrak dan outsourching, kata Atut, masih dalam pengkajian.

Begitu mendengar tuntutan mereka dipenuhi, ribuan buruh yang berada di depan Kantor Gubernur Banten sontak menyambut riuh. Para buruh pun mengurungkan niatnya untuk bermalam di depan Pendapa Gubernuran Banten. Sekitar pukul 23.15 WIB, para buruh mulai meninggalkan lokasi unjuk rasa dan kembali ke Tangerang menggunakan sepeda motor dan bus.

Keputusan Pemerintah Provinsi Banten ini disambut gembira para buruh. Mereka pun merayakannya dengan penuh suka cita.

"Mulai Januari mendatang upah buruh telah Rp1.529.150 per bulan,"  tegas Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Dwi Jatmiko.

 

ratuatut.com / as

Read More

Ratu Atut Raih Anugrah Parahita Ekapraya Pratama

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan dukungannya untuk partisipasi kaum perempuan. Dia berpendapat, pergerakan dan partisipasi kaum perempuan masih diperlukan untuk bersama-sama memerbaiki kehidupan kaum perempuan, bahkan kehidupan bangsa.SBY mengaku pernah mendengar bahwa di era reformasi organisasi-organisasi perempuan yang dulu aktif di era sebelumnya tidak diperlukan lagi. “Katanya sudah berubah dan berkembang zaman ini. Tentu saya tidak setuju,” tegasnya dalam puncak peringatan Hari Ibu ke-83 Tahun 2011 di Balai Kartini, kemarin (22/12).

Sikap yang sama juga ditunjukkannya ketika ada yang mengatakan apa yang dilakukan LSM dan aktifis perempuan tidak diperlukan. “Tanpa diskriminasi, semua penting dan harus berperan,” kata SBY.Selain SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono, puncak peringatan Hari Ibu itu juga dihadiri Wapres Boediono dan Herawati Boediono, sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid dua, dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB).Di depan ratusan ibu yang memenuhi Rafflesia Grand Ballroom Balai Kartini, SBY mengajak, kaum perempuan untuk aktif dalam gerakan hidup bersih dan menghidupkan semua komponen ekonomi. “Konkritnya, saya ingin menyarankan kepada kaum perempuan untuk benar-benar bisa mengambil peran secara nyata untuk memajukan ekonomi rakyat kita, ekonomi akar rumput,” ajaknya.

Dia mencontohkan, organisasi perempuan yang menggiatkan usaha kecil dan menengah, memfasilitasi penyaluran kredit usaha rakyat. Selain itu, kontribusi kaum perempuan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. “Saya harapkan kaum perempuan bisa berperan dalam program-program prorakyat penanggulangan kmiskinan,” kata SBY.Seperti tahun-tahun sebelumnya, puncak peringatan Hari Ibu menjadi ajang pembagian sejumlah penghargaan. Antara lain, penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya yang diberikan kepada 10 menteri, 1 kepala badan, 12 gubernur, 11 bupati, dan 3 walikota. Mereka dinilai berkomitmen dan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan.

Untuk kategori Anugrah Parahita Ekapraya Utama antara lain diberikan kepada Menteri PU Djoko Kirmanto, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, dan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo. Kemudian Anugrah Parahita Ekapraya Madya antara lain diberikan kepada Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih, Mendikbud M. Nuh, Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, dan Walikota Surabaya Tri Rismaharini.Sementara Anugrah Parahita Ekapraya Pratama, antara lain diberikan Mendagri Gamawan Fauzi, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Malang Rendra Kresna, dan Bupati Jombang Suyanto.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar menuturkan, penghargaan yang kali pertama digagas pada tahun 2004 itu mengalami kenaikan sekitar 20 hingga 30 persen dari segi jumlah responden. “Oleh karena itu, kriteria dan indikator penilaian pun lebih diperbanyak lagi,” katanya.Antara lain, sejauh mana kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah menerapkan strategi pengarusutamaan gender, serta capaian dan inovasi dalam perwujudan gender. (fal)

Read More