TERPILIHNYA Banten sebagai bagian koridor II Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), tentu saja, bukan tanpa alasan dan perhitungan. Program yang diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, pekan lalu, ini telah membuat perhitungan yang cermat utamanya dengan melihat perkembangan Banten terkini dan potensi dan prospek yang dapat dicapai di masa mendatang sesuai dengan target MP3EI yang itu hingga 2025.
Dalam program nasional yang dipersiapkan dan disusun selama satu tahun penuh itu, Banten dianggap memiliki posisi yang sangat strategis dan potensial, meskipun usia provinsi ini relatif masih sangat muda. Salah satu peran penting yang akan ditumpukan ke Banten adalah sebagai wilayah utama yang akan menyatukan antara Koridor II (Banten, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya) dan Koridor I Sumatera (Banda Aceh, Medan, Pakanbaru, Batam, Jambi, Padang, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pangkal Pinang).
Sebagai wilayah yang akan dihubungkan secara langsung dengan Koridor I tentu saja akan memiliki posisi penting dalam rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang dijadwalkan akan dibangun mulai tahu 2013. Keberadaan JSS bukan hanya menyatukan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa tetapi diperkirakan juga akan menimbulkan dampak ekonomi yang sangat dahsyat terhadap seluruh wilayah Banten. Pada akhirnya nanti, JSS akan dapat langsung memacu laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Banten secara keseluruhan.
Kita tentu akan mudah memahami dampak lain yang akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan dibangunnya JSS. Setidaknya jalur distribusi barang/jasa dari Jawa ke Sumatera dan sebaliknya tidak akan menemui kendala lagi seperti selama ini, semasa masih menggunakan jalur jasa angkutan laut. Dengan kelancaran jalur distribusi akan memberikan kepastian ketersediaan barang/jasa dalam volume yang stabil, sehingga harga di tingkat masyarakat juga tidak mengalami naik-turun yang signifikan.
Nah, untuk itu Banten harus siap melakukan perubahan mind set yang menitik beratkan pada pendekatan solutif, bukan terkonsentrasi pada pendekatan masalah yang dihadapi. Karena itu, lagi-lagi, dibutuhkan spirit bekerja lebih keras, lebih pintar, dan lebih serius untuk memperoleh rumusan strategi dan kebijakan yang tidak hanya incremental, tetapi structural. Titik berat langkah-langkah yang perlu diambil adalah percepatan transformasi ekonomi dengan segala taktik yang strategis.
Merubah mind set
Salah satu meningkatkan value added, mendorong inovasi, mengintegrasi pendekatan sektoral dan regional, dan memfasilitasi percepatan investasi swasta sesuai kebutuhannya. Pemerintah provinsi meningkatkan perannya sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator yang mempercepat proses agar Banten mampu melompat lebih jauh. Sementara Pemerintah Daerah Provinsi terus berusaha memaksimalkan kekuatan sumber pendanaan di luar APBD. Pelaku usaha juga mendorong dan mendukung ide-ide kreatifnya.
Banten harus mampu membuktikan diri bisa berjalan seiring dengan visi Indonesia 2025, yaitu mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Jika 2010 PDB USD 700 Miliar atau pendapatan per kapita USD 3.005, sudah masuk 17 besar dunia. Tahun 2025 PDB diperkirakan USD 3,8-4,5 Triliun, dengan pencapatan per kapita menembus USD 13.000 – 16.000, sehingga menjadi high income country, dan masuk 12 besar dunia Pada tahun 2045, pendapatan per kapita Indonesia diprediksi menjadi yang terbesar ke-7 atau ke-8 dunia. Dengan USD 46.000, dengan PDB mencapai USD 16,6 Triliun.
Bagaimana menuju ke sana? Pertama, upaya pengembangan koridor ekonomi, untuk mempersiapkan diri dalam fase penguatan konektivitas nasional, melalui sinergi antara pusat pertumbuhan dan pemerataan infrastruktur dasar. Ketiga, percepatan kemampuan SDM dan Iptek Nasional, dengan mendorong ke arah innovation driven economy. Oleh sebagai itulah dibutuhkan beberapa prasarat untuk bisa mencapai ke tujuan tersebut, seperti perubahan mindset, pengembangan mutu modal manusia, pemanfaatkan seluruh sumber pembiayaan pembangunan, pola pengelolaan anggaran dan kekayaan negara yang lebih baik, konsistensi kebijakan yang mendorong transformasi sektoral, berkelanjutan jaminan social dan penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan dan air, ketahanan energi dan reformasi birokrasi.
Posisi geo-strategis Banten dalam Koridor II MP3EI, memiliki keunggulan kompetitif dan keunikan yang khas. Oleh sebab itu, proses pembangunan Banten harus berkesinambungan, terintegrasi dengan baik, tidak bongkar pasang atau tambal sulam, untuk memaksimalkan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi secara merata, sebagai bagian dari wilayah nasional maupun bagi wilayahnya sendiri. Koridor II dalam masterplan tersebut, berkonsentrasi pada pendorong industri dan jasa nasional. Koridor II juga akan dijadikan pusat industri tekstil, makanan-minuman, alat transportasi, perlengkapan pertahanan, perkapalan, dan proyek Metropolitan Jakarta Area.
Penyokong Bahan Pangan
Selain itu, koridor ini juga menjadi penyokong pangan nasional. Produksi beras di wilayah banten mengalami kenaikan 10,7 persen pada 2010. Pada tahun 2010 lalu, target produksi beras mencapai 2.048.047 ton kg gkg, lebiht inggi dari pencapaianan pada tahun sebelumnya yaitu 1.849.008 ton gkg. Kepala Distanak Provinsi Banten Agus M Tauchid mengatakan, dari tahun ke tahun trend produksi beras di banten mengalami peningkatan. Dengan estimasi produksi padi dari Januari-April mencapai 859.401 ton, dan estimasi pada Mei-Desember mencapai 1.328.797 ton. Sehingga diharapkan pada tahun 2011 ini surplus beras Banten mencapai 305.648 ton. Karena kebutuhan konsumsi beras masyarkat Banten pada tahun 2011 mencapai 1.072.918 beras.
Luas lahan pertanian di Banten pada tahun 2009 mencapai 366.138 hektar, dan tahun 2010 luas areal pertanian bertambah menjadi 406.411 hektar. Kontribusi sebesar 2.048.047 ton gkg itu tersebar di empat sentra daerah penghasil padi Banten, yakni Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang dan Kabupaten Tangerang. Adapun rinciannya, Kabupaten Pandeglang kontribusinya sebesar 30,82 persen, Kabupaten Lebak sebesa 23,69 persen, Kabupaten Serang sebesar 20,54 persen, dan Kabupaten Tangerang sebesar 20,01 persen.
Kebijakan peningkatan produksi padi didukung dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No.1 Tahun 2010 tentang Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu. Selain itu juga melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerjanya dan hasilnya, antara lain bantuan benih, subsidi pupuk, alsintan, pengelolaan tanaman terpadu melalui sekolah lapangan. Serta pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani serta peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.
Pabrik baja Terpadu
Dimulainya pembangunan pabrik baja terpadu yang telah dilaporkan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah kepada presiden saat peluncuran MP3EI, pekan lalu, telah diresmikan oleg SBY yang ditandai dengan dibunyikannya sirine melalui video confrence. Selain menyerap ribuan tenaga kerja, proyek ini juga menimbulkan multiplier effect yang sagat besar. Proyek ini akan membuka peluang bagi Banten, untuk segera menyiapkan tenaga-tenaga terampil yang diperlukan.
Proyek yang dijadwalkan akan selesai pada 2013 ini, akan menghasilkan baja dengan kapasitas 6 juta ton per tahun atau 2 kali lipat dari kapasitas produksi PT KS saat ini. Pabrik patungan ini dibangun di sekitar lokasi pabrik PT KS di areal seluas 400 hektar, dengan konsentrasi produksi berupa slab, plate dan hot rolled untuk memenuhi kekurangan permintaan pasar domestik. Pabrik ini nantinya bakal menghasilkan lembaran baja sampai selebar 3 meter.
Ground breaking proyek ini pada Oktober 2010 dan diharapkan sudah dapat beroperasi mulai 2013 dengan kapasitas awal 2,5 juta ton/tahun dan akan dilanjutkan proyeknya sampai 2017 hingga mencapai kapasitas 6 juta ton/tahun. Hal ini dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat sekitar, seperti pengembangan industry hilir, pendidikan, perdagangan, kesehatan dan pariwisata serta infrastruktur lain yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasi perusahaan joint venture ini. (bb/adv)
0 komentar:
Posting Komentar